GGMI Gelar Syukuran atas Putusan MK Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum

Garut, Kabariku- Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) sambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 169 Huruf q, tentang batas usia Capres/Cawapres.

GGMI menggelar syukuran atas putusan MK tersebut di rumah makan Kejo Comot, Kecamatan Banyuresmi, Garut Jawa Barat, Selasa (17/10/2023).

“Kegiatan ini kegiatan tasyakur binikmat, dalam rangka menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi, terkait pasal 169 huruf q yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 7 tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua Gerakan Generasi Milenial, Sulton Hidayatulah.

Ia menyebutkan, dengan hadirnya putusan MK ini, memberikan ruang kepada kaum milenial untuk tampil menjadi pemimpin milenial Indonesia pada Pemilu 2024 nanti.

Disebutkannya, saat ini sosok Gibran Rakabuming Raka bisa mewakili kaum milenial saat ini yang dianggap bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres.

“Pada dasarnya siapa pun yang akan membawa kepentingan milenial, kita akan dukung. Salah satunya adalah mas Gibran, memang dia punya kualitas, kapasitas juga yang sudah diwacanakan sebagai calon wakil presiden,” jelasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sidang uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas minimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan maju di Pemilu 2024 nanti.

Atas putusan MK terbaru itu, terjadi pro dan kontra. Namun bagi GGMI merasa puas atas putusan MK, karena Gibran Rakabuming Raka, bisa maju sebagai Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, telah membaca putusan sidang uji materi batas usia minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon wakil Presiden (Cawapres) dalam Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin (16/102023) kemarin.

Dimana MK menolak syarat usia Capres – Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, dengan begitu usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres dan Cawapres.

Akan tetapi terdapat poin lain yaitu tentang pasal 169 huruf q, yakni berbunyi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih memalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah.***

Red/K.101