Presidensi G20 Indonesia 2022, KLHK Siapkan Tiga Isu Prioritas

Kabariku- Pertemuan Deputi Lingkungan Hidup, Kelompok Kerja Iklim Berkelanjutan atau Environment Deputies Meeting – Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) di Presidensi G20 Indonesia 2022, Indonesia menyiapkan tiga isu prioritas.

Tiga isu tersebut yakni Supporting more sustainable recovery (Mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan), Enhancing land and seabase action to support environment protection and climate objective, (Meningkatkan aksi darat dan dasar laut untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim), dan Enhancing resources mobilization to support environment and climate objective (Meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk mendukung tujuan lingkungan dan iklim).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), DR. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., mengatakan tiga isu tersebut diharapkan bisa memastikan dipenuhinya implementasi dokumen komitmen dan aksi iklim negara atau updated Nationally Determined Contribution (NDC) oleh nagara-negara G20.

“Leading by exampel (memimpin dengan memberi contoh) oleh seluruh negara G20 di dalam mengimplementasi NDC akan menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia,” ujar Menteri LHK dalam dalam Kick Off G20 on EDM-CSWG: Leading for Sustainability yang digelar secara daring pada Selasa (1/3/2022) kemarin.

Selain inklusivitas aspek lingkungan dan perubahan iklim ke dalam pemulihan dari pandemi COVID-19, lanjutnya, Indonesia mengangkat juga pentingnya isu kelautan dari sisi lingkungan dan perubahan iklim untuk dibahas pada forum G20.

Menurut Meneteri LHK, Isu kelautan dinilai penting karena karbon biru (blue carbon), khususnya mangrove, memiliki potensi sangat besar di dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta untuk mendorong proses yang lebih maju di dalam perundingan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).

EDM-CSWG dipastikan juga akan mengangkat isu mobilisasi sumber daya teknologi dan pembiayaan (finance) dalam aksi iklim untuk mendorong negara-negara maju memenuhi komitmen pembiayaan di dalam menyediakan pendanaan sebesar US$100 miliar (sekitar Rp1.439,2 triliun) per tahun.

“Selain itu sebagian besar negara-negara G20 telah menerapkan nilai ekonomi karbon. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah melakukan inovasi mengembangkan alternatif instrumen pendanaan bagi perubahan iklim,” jelasnya.

Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan, dalam rangkaian kerja presidensi G20 Indonesia, EDM-CSWG akan mengadakan tiga kali pertemuan di tingkat pejabat senior dan akan di akhiri dengan pertemuan tingkat menteri pada 31 Agustus 2022.

“EDM-CSWG juga akan melakukan berbagai lokakarya (workshop) Bersama dengan kelompok kera dan engagement group lain karena ada sejumlah isu yang bisa dibahas Bersama,” kata Menteri Siti.

Mengingat isu-isu di dalam EDM- CSWG, Menteri LHK menjelaskan, terkait dengan agenda lainnya, maka akan dilakukan berbagai join workshop dengan beberapa working groups dan engagement grups seperti misalnya Energi Transition Working Group (ETWG), Business 20 (B20), Urban 20 (U20) dan sebagainya.

“Disamping itu, Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk dapat mencapai hasil yang telah direncanakan dari pertemuan EDM-CSWG yaitu mengarah ke keberlanjutan global (leading toward global sustainability),” tutup Menteri LHK, Siti Nurbaya.***

*Sumber: Biro Humas KLHK/InfoPublik

Red/K.101