JAKARTA, Kabariku- Presiden Ir. H. Joko Widodo bertemu dengan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Rd. Yusril Ihza Mahendra, pertemuan yang berlangsung di Istana Negara itu dihadiri juga Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc.
Jokowi dan Yusril membahas sejumlah isu, salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kepada Jokowi, Yusril menyampaikan niatnya untuk membantu presiden mendalami berbagai persoalan hukum terkait IKN yang saat ini rancangan undang-undangnya tengah dibahas di DPR. Demikian tulis Yusril dalam akun facebook Yusril Ihza Mahendra. Senin (22/11/2021).
“Persoalan kepastian hukum, itu antara lain adalah kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN,” kata Yusril
Yusril berjanji akan mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di IKN, disampaikannya alasan lantaran tak ingin memberatkan dan membebani pemerintah.
Menurutnya, pihak swasta itu ingin menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan pemerintah
“Terkait hal ini, pembiayaan sepenuhnya akan dilakukan oleh swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan IKN. Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu,” ujarnya.
Presiden Jokowi pun disebut merespon baik masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN.
“Presiden sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota ke Kaltim tersebut berjalan sesuai rencana,” ujarnya
Kemudian, dikatakannya, menyerahkan detail-detail permasalahan yang terkait aspek hukum untuk didiskusikan lebih lanjut dengan Mensesneg Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Manoarfa.
Sebelumnya, Presiden telah memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan terus berjalan meski dalam situasi pandemi virus corona.
Meski demikian, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.
“Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah berencana memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada Semester I tahun 2024 atau sebelum masa jabatan Jokowi sebagai Presiden berakhir.
Hal itu tertuang dalam rancangan atau draf rancangan Undang-Undang IKN baru dari pemerintah yang telah diberikan kepada DPR untuk dibahas di salah satu fraksi DPR membenarkan draf tersebut, dikutip dari; CNNIndonesia.com.
“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN […] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 Ayat 2 Draf RUU IKN.
Draf RUU IKN juga mengatur bahwa kawasan IKN baru di Kalimantan seluas kurang lebih 56.180 hektar. Hal ini termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang disesuaikan dengan Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang KSN IKN. Sementara itu, kawasan pengembangan IKN seluas kurang lebih 199.962 hektar.
Diketahui, DPR RI telah menerima surat presiden (Surpres) terkait RUU IKN dari pemerintah pada 29 September 2021 lalu. Surat itu diserahkan Mensesneg Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Ketua DPR, Puan Maharani.***
Red/K.000
Discussion about this post