KPK Geledah Rumah Ono Surono, Dalami Dugaan Suap Ijon Proyek Bekasi

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono (ONS) di Kota Bandung, Rabu (1/4/2026), terkait pengembangan kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

Penggeledahan dilakukan dalam lanjutan penyidikan perkara yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kegiatan penggeledahan masih berlangsung hingga sore hari.

“Hari ini, Rabu (1/4), penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan masih berlangsung, kami akan update perkembangannya,” ujar Budi, dikonfirmasi Rabu (1/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).

KPK sebelumnya telah menetapkan Ade Kuswara sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ).

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Ade Kuswara dan HM Kunang menerima suap terkait praktik ijon proyek dengan nilai mencapai Rp9,5 miliar. Uang tersebut diduga merupakan uang muka sebagai jaminan proyek yang direncanakan akan dikerjakan pada tahun anggaran 2026.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Dalam operasi tersebut, sepuluh orang diamankan, dan delapan di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif sehari setelahnya.

Dari OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sehari kemudian, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang sebagai pihak penerima suap, serta Sarjan sebagai pihak pemberi suap.

Sebelumnya, Ono Surono juga telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada 15 Januari 2026. Ia diperiksa terkait dugaan aliran dana dalam perkara yang sama.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan adanya peran tambahan dalam praktik suap proyek di Kabupaten Bekasi.*