Jakarta, Kabariku – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran maupun program prioritas pendidikan. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga kualitas dan akses pendidikan di tengah pelaksanaan berbagai program strategis nasional.
Pernyataan itu disampaikan Seskab Teddy dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/2/2026), merespons narasi yang menyebut MBG menggerus anggaran pendidikan hingga berdampak pada sekolah dan kesejahteraan guru.
“Program makan bergizi gratis itu tidak mengurangi program dan anggaran pendidikan. Narasi tersebut keliru,” ujar Seskab Teddy.
APBN 2026: Anggaran Pendidikan Rp 769 Triliun
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi fungsi pendidikan ditetapkan sebesar Rp769 triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp 3.842 triliun, sesuai amanat konstitusi.
Polemik muncul setelah lampiran APBN dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 mencantumkan alokasi Rp223,5 triliun dari total anggaran pendidikan untuk program MBG.
“Keseluruhan struktur APBN 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR, termasuk rincian belanja pendidikan,” terang Seskab Teddy.
Ia memastikan tidak ada satu pun program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan akibat pelaksanaan MBG.
“Faktanya, tidak ada program pendidikan yang tidak berjalan. Semua dilanjutkan, bahkan diperluas,” tegasnya.
Sekolah Rakyat dan Perluasan Akses Pendidikan
Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga meluncurkan program Sekolah Rakyat, yakni sekolah berasrama untuk menjangkau anak-anak putus sekolah dan keluarga kurang mampu.
“Hingga 2025, program tersebut telah menjangkau sekitar 22.000 siswa di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat tambahan pada 2026 guna memperluas akses pendidikan,” terangnya.
Terkait isu sekolah rusak, Seskab Teddy menjelaskan perbaikan infrastruktur pendidikan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi melalui program renovasi sekolah yang dikoordinasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sepanjang 2025, sekitar 16.000 sekolah telah direnovasi dengan total anggaran Rp 17 triliun.
Di sisi lain, transformasi digital pendidikan juga diperkuat melalui distribusi sekitar 280.000 unit papan interaktif digital untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada 2025.
Jumlah tersebut direncanakan meningkat pada 2026. Pengembangan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta pembangunan kampus baru juga disebut terus berjalan.
Kesejahteraan Guru Ditingkatkan
Pemerintah juga mengklaim melakukan perbaikan signifikan pada aspek kesejahteraan guru. Guru honorer kini memperoleh tambahan insentif Rp 400.000 per bulan setelah dua dekade tanpa kenaikan.
Selain itu, tunjangan guru non-ASN dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Skema pencairan tunjangan juga diubah dari sebelumnya per triwulan melalui pemerintah daerah menjadi transfer langsung ke rekening guru setiap bulan.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau dihentikan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah dan lebih fokus pada siswa, sekolah, dan guru,” pungkas Teddy.***
Baca juga :
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post