Yusril: Pilkada Langsung maupun via DPRD Sama-Sama Konstitusional

Jakarta, Kabariku— Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan melalui DPRD sama-sama memiliki dasar konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

Hal ini merespons di tengah menguatnya wacana perubahan mekanisme Pilkada dari sistem langsung kembali ke tidak langsung melalui DPRD.

Menurut Yusril, konstitusi tidak secara eksplisit mewajibkan mekanisme Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD, dua-duanya adalah konstitusional. Norma Pasal 18 UUD 1945 hanya mensyaratkan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa sepanjang prinsip demokrasi tetap berjalan, frasa dipilih secara demokratis dapat diterapkan baik melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung.

Yusril menyebut, sistem tidak langsung melalui DPRD justru lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pembukaan UUD 1945.

“Asas ini mengajarkan bahwa demokrasi tidak dijalankan oleh setiap orang berdasarkan pemikirannya sendiri-sendiri, melainkan melalui hikmat kebijaksanaan dan dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan,” terangnya.

Ia menilai, rakyat dalam jumlah besar tidak mungkin bermusyawarah secara langsung, sehingga mekanisme perwakilan melalui MPR, DPR, dan DPRD adalah konsep demokrasi permusyawaratan yang dirancang para pendiri bangsa.

Evaluasi Pilkada Langsung

Yusril juga mengkritisi praktik Pilkada langsung yang dinilai membawa lebih banyak persoalan ketimbang manfaat. Ia menyoroti dua isu yang krusial yakni, biaya politik tinggi, yang menurutnya mendorong kepala daerah menyalahgunakan kewenangan untuk menutup ongkos kampanye.

Kedua, pengawasan politik uang yang jauh lebih sulit dilakukan karena jumlah pemilih sangat besar.

“Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam Pilkada langsung,” tuturnya.

Ia berpandangan, pemilihan melalui DPRD membuka peluang bagi terpilihnya calon dengan kompetensi dan integritas lebih baik, bukan sekadar yang populer atau memiliki modal besar.

Meski Pilkada tidak langsung lebih efisien, Yusril menegaskan bahwa polemik Pilkada jangan dipandang hitam-putih. Menurutnya, dalam kondisi saat ini langkah penting adalah memperbaiki sistem Pilkada langsung.

Mulai dari penataan pembiayaan politik, pengawasan politik uang, hingga peningkatan kualitas kaderisasi oleh parpol.

Yusril menyebut, sebagian partai politik telah menyuarakan dorongan kembalinya Pilkada via DPRD, namun ia juga menekankan bahwa suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama.

“Suara rakyat yang menghendaki pemilihan tidak langsung atau tetap menghendaki pemilihan langsung wajib disimak dan dicermati Pemerintah, DPR, dan partai-partai politik secara adil dan bijaksana,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa apa pun sistem Pilkada yang diputuskan melalui revisi UU, harus dijalankan secara adil, jujur, dan beradab, serta dihormati semua pihak sebagai keputusan demokratis.