BGN Tak Wajibkan Susu di MBG, Dadan Hindayana: Prioritaskan Sumber Kalsium Produk Lokal

Jakarta, Kabariku – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu memaksakan pemberian susu dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila daerah setempat tidak memiliki sumber susu lokal yang memadai.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan program berjalan efektif, berkelanjutan, serta selaras dengan potensi pangan daerah.

Ia menekankan bahwa BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG agar mengutamakan penggunaan produk segar berbasis lokal, termasuk dalam penyediaan sumber kalsium bagi penerima manfaat MBG.

“Untuk daerah yang memiliki sapi perah, kami izinkan memberikan susu. Namun, bagi wilayah yang jauh dari sentra sapi perah dan belum tersedia, tidak perlu dipaksakan. Susu bisa diganti dengan sumber kalsium lain,” ujar Dadan, dikutip Sabtu (10/01/2026).

Dadan juga menegaskan BGN tidak mengizinkan penggunaan produk impor dalam implementasi Program MBG yang menyasar ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak-anak sekolah.

Menurutnya, jika suatu daerah ingin menyediakan susu, maka pasokan harus berasal dari sumber dalam negeri, baik dari daerah setempat maupun wilayah lain yang memiliki peternakan sapi perah.

“Kalau mau memberikan susu, daerah tersebut setidaknya harus memiliki sapi perah. Bisa juga mengambil dari daerah lain, tetapi tetap untuk diternakkan di dalam negeri,” jelasnya.

Selain itu, BGN memastikan Program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai bagian dari strategi nasional menekan angka stunting.

Dalam upaya pencegahan stunting, BGN telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemenuhan gizi tidak sekadar kuantitas makanan, tetapi juga kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan masing-masing anak.

“Tidak semua anak memiliki kebutuhan gizi yang sama. Ada yang alergi telur atau memiliki kebutuhan khusus lainnya. Karena itu, setiap SPPG dilengkapi ahli gizi untuk mengidentifikasi kebutuhan tiap anak dan menyusun menu seimbang serta bervariasi,” pungkas Dadan.

Kebijakan fleksibel berbasis potensi lokal ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas Program MBG sekaligus mendorong kemandirian pangan dan peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan.***