Jakarta, Kabariku – 98 Resolution Network kembali menggelar aksi sosial Gotong Royong Warga Peduli Warga dengan agenda khusus Tali Kasih Natal 2025, Sabtu (20/12/2025).
Kegiatan ini menjadi pelaksanaan kedua sekaligus terakhir di tahun 2025, dengan total penyaluran 8.000 paket sembako yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) serta dukungan sejumlah BUMN.
Melalui Gerakan Warga Peduli Warga, 98 Resolution Network membagikan Tali Kasih Natal di berbagai daerah sebagai bentuk solidaritas sosial dalam menyambut perayaan Natal.
Penyaluran bantuan dilakukan bersama komunitas dan jemaat gereja setempat, di antaranya bersama jemaat Gereja Katolik Paroki Santa Clara, Bekasi Utara, yang menjadi salah satu titik penyaluran di wilayah Jabodetabek.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, mengatakan kegiatan Warga Peduli Warga dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sebagai wujud gotong royong dan kepedulian sosial.
“Gerakan Warga Peduli Warga dalam rangka Tali Kasih Natal dilaksanakan hari ini secara simultan di sejumlah wilayah,” ujar Agus Teddy dalam keterangannya.
Untuk wilayah Jabodetabek, penyaluran Banpres dipusatkan di dua lokasi di Kota Bekasi, yakni Gereja HKBP Rawalumbu dengan 500 paket sembako dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara, sebanyak 500 paket sembako yang disalurkan bersama jemaat gereja.
Selain Bekasi, pembagian bantuan juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah lainnya. Di Kota Ambon, disalurkan 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, ditambah 1.000 paket sembako dengan dukungan Pelindo.
Sementara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 2.000 paket sembako disalurkan dengan dukungan BUMN Angkasa Pura.
“Kegiatan Tali Kasih Natal juga dilakukan di Langowan, Sulawesi Utara, dengan penyaluran 2.000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara,” tambah Agus Teddy.
Di sela kegiatan, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengambil langkah-langkah yang sangat optimal dalam penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Kami percaya pemerintah sedang memaksimalkan langkah penanganan darurat bencana di Sumatera, termasuk upaya penyampaian informasi kepada publik,” ujar Haris yang juga aktivis 98 Yogyakarta.
Menurut Haris, berkembangnya disinformasi dan misinformasi terkait penanganan bencana terjadi karena pemerintah memprioritaskan penyelamatan warga dan penanganan darurat di lapangan.
“Petugas BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta relawan fokus bekerja di lapangan, bukan menjadikan bencana dan penderitaan rakyat sebagai konten media sosial,” tegasnya.
Haris mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah menetapkan wilayah terdampak bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional, dengan pengerahan sumber daya secara maksimal hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Eli Salomo Sinaga, Koordinator Warga Peduli Warga 98 Resolution Network, menegaskan komitmen pemerintah pusat telah terlihat sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, dengan pengerahan lebih dari 50.000 personel TNI, Polri, Basarnas, dan relawan, termasuk 26.000 personel pada pekan pertama.
Presiden Prabowo Subianto juga mengalokasikan anggaran Rp60 triliun untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
“Ini menunjukkan keseriusan dan perhatian penuh Presiden terhadap pemulihan wilayah terdampak bencana,” tegas Eli.
Eli menambahkan, pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat serta berkomitmen mengoptimalkan komunikasi publik agar informasi yang diterima masyarakat bersumber dari kanal yang kredibel.
Menutup kegiatan, Agus Teddy mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi bencana ke depan sebagaimana peringatan BMKG, serta membangun kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.***
Discussion about this post