Rapat Tertutup Komisi I: Menhan dan Panglima TNI Bahas Stabilitas Papua dan Arah Baru Pertahanan

Jakarta, Kabariku – Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup dengan agenda utama menyangkut isu kedaulatan serta stabilitas di wilayah Papua.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan Wakasal Laksamana Madya Erwin S. Aldedharman hadir di ruang rapat sekitar pukul 13.11 WIB.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto bersama para wakil ketua Budisatrio Djiwandono, Dave Laksono, dan Sukamta. Sebanyak 25 dari 43 anggota yang mewakili delapan fraksi tercatat hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

Pesan Persatuan dari Pimpinan Rapat

Mengawali pertemuan, Utut Adianto menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga persatuan nasional dalam dinamika politik dan keamanan negara.

“Ke depan, kita harus makin merajut persatuan nasional,” ujar Utut di hadapan Menhan, Panglima TNI, dan peserta rapat lainnya.

Ia juga mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya menatap masa depan secara bersama, seraya mengedepankan semangat rekonsiliasi.

“Semangat yang kita baca dari Bapak Presiden adalah me-restart, me-reset, kilometer 0, saling memaafkan, menatap masa depan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi panduan kita bersama,” ucapnya.

Setelah penyampaian pengantar, Utut meminta persetujuan agar rapat diselenggarakan secara tertutup. Peserta menyetujui permintaan tersebut, dan pertemuan pun resmi dibuka tanpa akses publik.

Agenda Pembahasan: Stabilitas Papua dan Penguatan Kodam Baru

Berdasarkan agenda yang diterima, Komisi I DPR RI menjadwalkan pembahasan terkait kedaulatan serta stabilitas Papua. Selain itu, peserta rapat juga membicarakan peran satuan baru seperti Kodam, Brigif Teritorial Pembangunan (TP), dan Yonif TP dalam kerangka memperkuat pertahanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, saat dimintai konfirmasi, membenarkan bahwa pertemuan tersebut fokus pada aspek kebijakan dan strategi pertahanan nasional.

“Kebijakan dan strategi pertahanan nasional,” singkat TB Hasanuddin.

Namun, ia menuturkan bahwa paparan terkait Papua maupun satuan baru TNI belum disampaikan dalam sesi rapat yang sedang berlangsung.

“Belum dipaparkan,” kata TB Hasanuddin.

Rapat Berjalan Tertutup

Sepanjang pelaksanaan, seluruh proses diskusi digelar tanpa akses publik sesuai keputusan pimpinan rapat. Komisi I menilai urgensi materi pembahasan membutuhkan ruang tertutup guna memastikan kelancaran dialog antara legislatif dan unsur pertahanan.