Jakarta, Kabariku – Indonesia belum memutuskan untuk mengirimkan pemantau dalam pelaksanaan pemilu di Myanmar yang dijadwalkan pada 28 Desember mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, saat ditemui di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (5/11/2025) sore.
Meski belum ada keputusan, Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia menginginkan agar proses pemilu di Myanmar berjalan secara inklusif. Sikap itu juga telah disampaikan dalam Pertemuan Para Menlu ASEAN menjelang KTT ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir Oktober lalu.
“Kita belum memutuskan (mengirimkan pengamat-red). Tapi, kemarin saya juga menyampaikan kita ingin ada suatu proses pemilu yang inklusif sebenarnya, tapi ini kembali kepada pihak Myanmar,” ucapnya.
Menurut Sugiono, perwakilan Myanmar dalam pertemuan tersebut menyebut bahwa proses pemilu di negaranya sudah berjalan inklusif. “Mereka (Myanmar-red) merasa ini sudah cukup inklusif dengan berbagai justifikasi dari penyataan itu dan kita lihat perkembangannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, menyatakan bahwa ASEAN secara kolektif tidak akan mengirim tim pemantau untuk penyelenggaraan pemilu di Myanmar. Keputusan itu diambil dalam pertemuan para Menlu ASEAN menjelang KTT ke-47 di Kuala Lumpur.
“Saat ini, sebagaimana telah saya sampaikan dalam pengarahan saya sebelumnya, negara-negara anggota ASEAN menginginkan penghentian kekerasan. Tentu saja, juga menyerukan untuk memastikan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil,” kata Kao Kim Hourn dalam briefing KTT ASEAN ke-47, Kamis (30/10/2025) di Jakarta.
“Yaitu, yang didasarkan pada dialog politik yang inklusif terlebih dahulu, sebelum pemilihan umum berlangsung. Jadi, saya yakin kami tidak akan mengirimkan tim pemantau ASEAN dan hal ini sangat jelas,” kata Kao menegaskan.
Meski demikian, Kao menyebut belum mengetahui negara anggota mana saja yang akan mengirimkan tim pemantau secara individu. “Apakah masing-masing negara anggota ASEAN akan mengirimkan tim pemantau, saya tidak tahu, karena hal itu bergantung pada masing-masing negara anggota ASEAN. Namun secara kolektif, saya rasa tidak akan ada tim pemantau ASEAN,” ujarnya.
Kao juga mengungkapkan bahwa pemerintah Myanmar telah mengundang seluruh negara anggota ASEAN untuk menghadiri pemilu tersebut. Pemerintah militer Myanmar sendiri telah menetapkan jadwal pemilu pada 28 Desember 2025, sebagai bagian dari proses transisi politik di negara itu.
Komisi Pemilihan Umum Myanmar menyebutkan bahwa pemungutan suara kali ini akan menjadi tahap pertama dalam pemilihan umum bertahap. Media pemerintah melaporkan sebanyak 55 partai telah mendaftar, termasuk sembilan partai yang akan bersaing di seluruh negeri, menyusul pencabutan status darurat di beberapa wilayah oleh Pemimpin Militer Min Aung Hlaing.
Discussion about this post