Tingkatkan Pelaksanaan dan Layanan BGN Gelar Rakor Rekonsiliasi Pengadaan

Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa, menggelar Rapat Koordinasi Paket Pengadaan Barang/Jasa. Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi seluruh pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional. Acara tersebut diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa, (07/10).

Plt Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Gizi Nasional, Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si, menyampaikan apresiasinya atas predikat UKPBJ Proaktif yang diraih BGN. 

“BGN mendapatkan apresiasi predikat sebagai UKPBJ Proaktif yang saat ini usianya 1 tahun. Sehingga diharapkan di tahun depan, predikat tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ucapnya

“Saya sebagai Plt Kepala Biro Pengelolaan BMN dan PBJ, sangat berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas dari pelaksanaan tugas dan pelayanan dari unit di lingkungan Badan Gizi Nasional,” jelas Dohardo. 

Percepatan program Makan Bergizi Gratis ini sangat bergantung pada proses pengadaan yang efisien. Rekonsiliasi ini bentuk komitmen tegas Badan Gizi Nasional dalam memastikan setiap anggaran dimanfaatkan secara optimal.

Staf Biro PBJ dan BMN, Rizki Perdana menjelaskan bahwa pengadaaan BMN & PBJ menjadi bagian penting dalam penilaian PANRB.

“Adanya pengadaan BMN & PBJ ini menjadi salah satu bagian penilaian bagi PANRB yang nanti juga akan dipublikasikan di PPID, sehingga semua sistem pengadaan kita benar-benar transparan dan akuntabel,” tutur Rizki.

Agenda rapat koordinasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional ini sebagai rekonsiliasi dalam pembentukan proses pengadaan.  Ke depannya proses pengadaan dapat menyesuaikan masing-masing unit kerja berdasarkan koordinasi antara Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kami berharap, khususnya Kedeputian Sistem dan Tata Kelola, dapat mendokumentasikan dengan baik semua kegiatan pengadaan BMN (Barang Milik Negara) dan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) yang telah berjalan. Dokumentasi ini penting agar masyarakat dapat melihat bahwa proses pengadaan kita transparan dan akuntabel. Hal ini juga diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang baik dari publikasi (seperti PPID) dan pengawasan (APIP) BGN,” ujar, Dohardo.

Melalui pertemuan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat menghasilkan kesepahaman bersama dan roadmap pengadaan yang terintegrasi, sehingga tersusun panduan seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga serah terima barang/jasa.

Acara koordinasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BGN untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Gizi Nasional.***