Demi Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen, Wamensos Minta Pemda Pro Aktif

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah pro aktif bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Audiensi turut dihadiri Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya dan jajaran Staf Khusus Menteri.

Agus Jabo menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah terutama dalam hal percepatan administrasi agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai target pemerintah. “Pemerintah daerah harus aktif bersinergi dengan pemerintah pusat agar programnya dapat, enggak ketinggalan,” ujar Agus Jabo.

Dalam pertemuan tersebut, Vasko melaporkan bahwa dua Sekolah Rakyat Rintisan di Sumatera Barat, yakni SRMP 4 dan SRMP 5 akan segera dimigrasikan menjadi Sekolah Rakyat Permanen. Namun, prosesnya masih terkendala administrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Bupati Dharmasraya menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan untuk dua Sekolah Rakyat. Lahan itu diusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat permanen, dikarenakan di Kota Padang terkendala ketersediaan lahan.

Menanggapi hal ini, Agus Jabo meminta agar segera dibuat surat pengajuan resmi pengalihan lahan dan akan segera disampaikan langsung oleh Kemensos ke Kementerian PU. “Silakan langsung dibuat suratnya, nanti kami lagsung tindak lanjuti,” tegas Agus Jabo.

Sementara itu, Bupati Pemalang menyampaikan kesiapan daerahnya yang memiliki lahan seluas 9 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, meski belum sempat masuk dalam daftar 165 sekolah rintisan tahap awal. Wamensos menegaskan bahwa Kemensos tetap membuka peluang bagi daerah-daerah baru.

“Ini sudah di luar batas 165 yang telah beroperasi, tapi kita tetap membuka peluang, karena Presiden juga menargetkan 500 Sekolah Rakyat,” kata Agus Jabo.

Agus Jabo juga mengingatkan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak bisa dijalankan Kemensos sendiri. “Sekolah Rakyat ini Satgas, kita tidak sendiri. Lahannya PU, kurikulumnya Dikdasmen, kita melibatkan semua pihak,” jelasnya.

Selain membahas Sekolah Rakyat, Wamensos juga mendorong daerah untuk memperkuat gerakan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti yang dilakukan Kabupaten Brebes yang berhasil meluluskan 2.000 KPM dari status penerima bantuan sosial. “Kita bareng-bareng dalam mengentaskan kemiskinan, ya,” ujar Agus Jabo menutup pertemuan.***