Sebagai salah satu program prioritas pemerintah saat ini, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus ditingkatkan tingkat keberhasilannya. Pemerintah memperkuat komitmen tersebut menyikapi insiden keamanan pangan yang terjadi belakangan ini.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Kamis (2/10/2025), menyatakan program MBG dapat membentuk ekosistem pangan yang ideal. Untuk itu, MBG akan terus dijalankan semakin baik dari hari ke hari.
“MBG ini akan semakin baik, kalau nanti menyerapnya dari Koperasi Desa Merah Putih. Bulog juga menjadi standby buyer-nya. Jadi ini dapat dibuat ekosistem yang ideal. Ekosistem pangan yang infrastrukturnya itu pemerintah yang punya,” kata Arief.
“Misal kalau harga jatuh di petani, berarti Kopdes Merah Putih yang ambil. Berikutnya stok itu bisa disalurkan ke MBG. Jadi program stabilisasi pangan dan intervensi itu bisa jadi satu. Tidak terpisah-pisah. Kalau dulu yang produksi, habis produksi, sudah selesai. Nah sekarang perlu ada ekosistemnya supaya tersambung,” ujar Arief.
Di samping itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa rencana penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih perlu dibahas pemerintah. Ini menimbang karena terdapat subsidi dalam beras SPHP.
“Bulog itu kan punya dua skema, yang pertama, CPP (Cadangan Pangan Pemerintah), ini beras medium. Satu lagi komersial, ini premium. Keduanya bisa menjadi opsi untuk MBG. Setiap SPPG berhak mengadakan ini sendiri, dipersilahkan saja. Bisa dari sumber setempat, private, atau Bulog,” tuturnya.
“Tapi tetap nanti saya mungkin akan minta Rakortas terkait SPHP beras memasok ke SPPG, karena kalau yang CPP ini kan barang subsidi. Kalau subsidi pemerintah itu perlu Rakortas untuk diputuskan detailnya seperti apa dan bagaimana,” tambah Arief.
Arief tak lupa meneguhkan dukungan instansi yang ia pimpin terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, pengawasan mulai dari bahan baku pangan sebelum diolah perlu menjadi perhatian. NFA telah membentuk jaringan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) bersama pemerintah daerah yang dapat mengawasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
“Kalau masalah pengawasan, di setiap daerah itu ada OKKPD untuk PSAT. Itu juga ada registered number-nya. Jadi sebelum diolah di dapur SPPG, tentunya ini juga dipastikan bahwa sumber-sumber bahan baku pangan itu aman untuk diolah dan dikonsumsi,” ungkap Arief.
“Jadi kalau badan pangan itu punya, misalnya mobil laboratorium. Itu maksudnya kita mencontohkan kepada setiap pemerintah daerah, bisa menggunakan test kit dalam waktu singkat, untuk mengetahui ini pestisidanya kebanyakan atau tidak. Ini ada boraksnya atau tidak, sehingga ini jadi langkah preventif kita,” urainya.
Senada, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sepakat untuk membangun semacam check list terkait apa saja yang mesti diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Perlu ada standar tersendiri untuk pengecekan kualitas terhadap bahan baku pangan.
“Nah tadi juga sudah (pembahasan) di meeting bahwa pengawasan itu secara internal akan dilakukan oleh BGN. Setiap hari kita akan membangun check list apa saja yang mesti diawasi,” kata Budi.
“Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai, apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak. Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku tersebut,” ucap Menkes Budi.
Adapun terkait fasilitas mobil laboratorium untuk keamanan pangan segar, sampai tahun 2024 telah ada 17 unit yang ditempatkan di berbagai daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Mobil laboratorium keliling ini dilengkapi peralatan seperti rapid test dan reader, timbangan analitik serta alat pendukung lainnya.
Selain itu, dalam rangka memperkuat kontrol di lapangan, NFA juga terus mengembangkan program Pasar Pangan Segar Aman (PAS Aman), dan memperluas laboratorium keliling di 15 provinsi, serta mendorong adopsi substansi pengawasan pangan ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).***
Discussion about this post