Prabowo di PBB: Hentikan Bencana Kemanusiaan di Gaza, Solusi Dua Negara Harus Jadi Jalan Perdamaian

NEW YORK, Kabariku – Presiden RI Prabowo Subianto mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina, saat menyampaikan pernyataan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025).

“Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Karena itu, hari ini dengan penuh martabat kita berkumpul untuk mengambil tanggung jawab sejarah kita,” tegas Prabowo.

Dalam forum internasional bertajuk High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution itu, Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.

Presiden menggambarkan penderitaan ribuan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang harus menghadapi perang, kelaparan, serta krisis kemanusiaan berkepanjangan.

Prabowo menilai forum tersebut bukan hanya membicarakan masa depan Palestina, tetapi juga menyangkut Israel sekaligus kredibilitas PBB. Ia menekankan solusi dua negara sebagai jalan utama mewujudkan perdamaian.

“Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan bagi keluarga, umat manusia,” ujar Kepala Negara.

Prabowo menegaskan Indonesia siap mengambil bagian dalam proses perdamaian, termasuk berkontribusi dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.

“Wujudkan perdamaian segera. Kita membutuhkan perdamaian. Terima kasih banyak,” pungkasnya.

Dalam KTT ini, sebanyak 33 pemimpin delegasi dari negara-negara anggota PBB, Uni Eropa, hingga Liga Arab menyampaikan pandangan mereka terkait konflik Palestina–Israel.

Prabowo hadir bersama Menlu Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi.