Perlu Pemutakhiran Data Perumahan dari BPS untuk Tolak Ukur Penilaian Kinerja Kementerian PKP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan saat ini diperlukan pemutakhiran data perumahan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adanya data tersebut diharapkan menjadi tolok ukur serta menjadi penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan tugas untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah.

“Data dari BPS terkait data perumahan ini sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data perumahan yang ada di Indonesia,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan diskusi dengan Kepala BPS di Kantor BPS Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dikutip dari laman kementerian PKP, Menteri PKP menjelaskan, peran BPS dinilai sangat penting karena data – data yang dimiliki sangat akurat. Selain itu juga menjadi dasar bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan berbagai program perumahan yang dilakukan oleh Kementerian PKP.

Pada kesempatan itu, dirinya langsung menemui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti

serta melakukan diskusi mengenai integrasi data dan sistem informasi perumahan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT. SMF Bapak Ananta Wiyogo dan perwakilan PT. PNM serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran.

“Jadi saya sangat senang karena BPS, Kemendagri serta mitra kerja lainnya mendukung Program 3 Juta Rumah. saya ingin check and balance terjadi seperti contoh kinerja Kementerian Dalam Negeri, misalnya soal inflasi yang setiap bulan diumumkanya misalnya Inflasi setiap bulan. Setiap bulan ya yang diumumkan, itu juga mau kami lakukan dengan BPS supaya nanti kami jadi punya patokan capaian perumahan di Indonesia,” terangnya.

Menteri PKP juga optimistis bahwa hasil data ini akan memberikan kontrol check and balance yang kuantitatif. Kementerian PKP juga akan mengumumkan hasilnya secara transparan kepada publik dalam waktu dekat.

Selain itu, dengan jumlah pegawai BPS yang cukup banyak serta jaringan mitra kerjanya akan mampu memberikan data yang akurat tentang kondisi riil perumahan masyarakat.

“Datanya akan dipublikasikan secara transparan kepada publik. Karena kalau tidak salah BPS itu pegawainya saja sekitar 20.000 orang lebih belum termasuk mitranya dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu akan sangat membantu memberikan kepada kami masukan jaringan sehingga kami memiliki kontrol check and balance secara kuantitatif. Itu harusnya jauh lebih akurat dari misalnya kontrol yang kami miliki dari balai-balai perumahan,” tandasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan siap memberikan data yang diperlukan oleh Kementerian PKP sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

“BPS akan terus menjaga kualitas dan integritas data terkait perumahan. Kami akan mendukung penuh Kementerian PKP dan proses pengumuman pemutakhiran data perumahan akan kami lakukan secara bertahap,” tandasnya.***