CSO Soroti Pasal Kontroversial RUU KUHAP, Waspadai Potensi Pelemahan KPK

Jakarta, Kabariku – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran terhadap beberapa pasal dalam RUU KUHAP yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan dalam forum “KPK Mendengar” yang digelar di Jakarta dan dihadiri perwakilan CSO dari berbagai daerah.

Salah satu pasal yang menuai kritik tajam adalah Pasal 329 dan 330, yang dinilai dapat menggeser asas kekhususan (lex specialis) yang selama ini menjadi dasar hukum KPK. Ketentuan ini dianggap bisa membuka peluang terjadinya tumpang tindih dengan UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Pasal 329 menyebut, ‘Segala ketentuan undang-undang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.’ Ini menimbulkan perdebatan soal prioritas hukum, terutama bagi lembaga seperti KPK. Kalimat ini perlu direvisi agar tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Charles Simabura dari PUSaKO Universitas Andalas.

Pasal lain yang menjadi sorotan adalah Pasal 154, yang mengatur bahwa persidangan pidana tidak dapat dimulai sebelum praperadilan selesai. Ketentuan ini dikhawatirkan menjadi celah bagi tersangka korupsi untuk menunda proses hukum secara sistematis.

Orin Gusta Andini dari Universitas Mulawarman menambahkan bahwa ketidakkonsistenan antara RUU KUHAP dan UU KPK dapat melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi di lapangan.

Sementara itu, Tita dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menjelaskan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah menyampaikan masukan resmi kepada kementerian dan lembaga terkait melalui pengawalan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan 18 organisasi masyarakat sipil, termasuk ICW, TII, PUKAT UGM, IM57+, dan LBH Jakarta. Dari internal KPK hadir Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto dan sejumlah pejabat struktural.

Diskusi tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses legislasi demi menjaga integritas sistem hukum nasional dan menjamin bahwa agenda reformasi hukum tetap berpihak pada kepentingan publik dan pemberantasan korupsi.

Jika Anda ingin dibuat versi ringkas, format berita feature, atau tambahan kutipan lebih tajam, saya siap bantu sesuaikan.*