DPP IMM Dukung Usulan DPR Ubah BP Haji Jadi Kementerian Haji

Jakarta, Kabariku – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendukung usulan Pimpinan Komisi VIII DPR RI agar Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi Kementerian Haji.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap dalam keterangannya kepada wartawan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji ini merupakan langkah yang progresif demi terciptanya manajemen pengelolaan haji yang lebih baik lagi ke depannya,” ujar Ari di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Ari mengatakan ibadah haji merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Sehingga, Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim perlu untuk memastikan ekosistem penyelenggaraan haji terintegrasi secara baik, adil dan amanah.

“Sudah saatnya penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh lembaga dengan struktur yang kuat yakni Kementerian Haji, bukan lagi sebatas bagian dari Kementerian Agama atau sekedar badan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mendorong Badan Penyelenggaraan (BP) Haji untuk membujuk Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, agar mengubah BP Haji menjadi Kementerian Haji.

“Makanya saya termasuk juga dari fraksi itu menginginkan satu kata. Bagaimanapun tolong mungkin Gus Irfan sama Pak Wakil Dahnil lobi Presiden, apa pun ceritanya kalau bisa badan ini nanti di undang-undang ini jadi kementerian,” kata Ansory, dalam rapat bersama Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025). (Bem)***