Sembilan Usulan SAHI untuk Penguatan Kelembagaan Haji dalam Revisi UU No.8 Tahun 2019

Jakarta, Kabariku – Ketua Umum Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI), H. Abdul Khaliq Ahmad, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji dalam revisi Undang-Undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Halal Bihalal SAHI yang digelar pada Sabtu, 12 April 2025 di Jakarta, menyikapi rencana DPR-RI yang tengah menggodok revisi regulasi tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menurut Khaliq, Undang-Undang yang berlaku saat ini sudah tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembentukan Badan Penyelenggara Haji di bawah pemerintahan Presiden Prabowo harus ditopang oleh regulasi yang kuat agar badan tersebut dapat berfungsi secara efektif dan solutif dalam menangani persoalan haji dan umrah yang terus berulang setiap tahun.

“Regulasi yang kuat akan menjadi fondasi kelembagaan yang kokoh, agar Badan Penyelenggara Haji mampu menyelesaikan berbagai problematika haji dan umrah yang terjadi secara berulang,” ujarnya.

Di sisi lain, Khaliq menambahkan bahwa Kementerian Agama tetap memiliki peran strategis, yakni fokus pada pembinaan dan pendidikan keagamaan untuk meningkatkan literasi dan memperkuat akhlak bangsa.

Sembilan Usulan Pokok Revisi UU Haji dan Umrah

SAHI merinci sembilan poin penting yang perlu dimasukkan dalam revisi UU No.8 Tahun 2019, sekaligus dikaitkan dengan Revisi UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Usulan tersebut antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan: UU harus secara eksplisit menyebutkan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji sebagai lembaga negara di bawah Presiden yang khusus menangani urusan haji dan umrah.
2. Digitalisasi Layanan: Regulasi perlu memuat ketentuan digitalisasi layanan haji dan umrah agar selaras dengan kebijakan Arab Saudi dalam modernisasi sistem perhajian.
3. Pendaftaran Sejak Dini: UU harus membuka peluang pendaftaran haji sejak usia dini guna mengurangi antrean panjang calon jemaah.
4. Sanksi Tegas: Diperlukan aturan yang memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran seperti penipuan atau penelantaran jemaah umrah, demi melindungi hak-hak mereka secara hukum.
5. Setoran Awal Rasional: Ketentuan setoran awal perlu disesuaikan dengan realitas biaya haji yang terus meningkat akibat inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan riyal Arab Saudi.
6. Transparansi Imbal Hasil: UU harus menjamin sistem pembagian imbal hasil dana setoran jemaah haji yang adil dan transparan.
7. Sinkronisasi Regulasi: Revisi UU No.8 Tahun 2019 perlu dilakukan secara paralel dengan revisi UU No.34 Tahun 2014 agar pengelolaan keuangan haji menjadi lebih terintegrasi.
8. Integrasi Kelembagaan: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu dilebur ke dalam Badan Penyelenggara Haji agar pengelolaan dan operasional menjadi lebih terkoordinasi.
9. Pembentukan Komite Etik: Diperlukan Komite Etik dan Pengawas Haji yang diisi oleh tokoh-tokoh profesional dan kredibel dari lembaga atau komunitas yang bergerak di bidang perhajian.

Khaliq menegaskan, seluruh usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serius dalam proses revisi dua undang-undang penting tersebut agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan semakin baik, profesional, dan berpihak pada kepentingan jemaah.(Bem)***