Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti, bukan satu-satunya lokasi yang digeledah dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap dana hibah di Provinsi Jawa Timur.
Berdasar informasi, penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin, 14 April 2025.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyampaikan bahwa proses penggeledahan oleh Tim Penyidik berlangsung hingga malam hari. Namun, belum dapat merinci lebih lanjut mengenai lokasi-lokasi lain yang turut menjadi sasaran.
“Ada (lokasi lain yang digeledah), namun belum bisa kami sampaikan saat ini,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/04/2025).
Terkait penggeledahan di rumah La Nyalla, Tessa juga enggan mengungkap alasan spesifik maupun barang bukti yang ditemukan dan disita.
Pernyataan ini muncul merespons klaim pihak La Nyalla yang menyebut tidak ada barang atau dokumen yang disita dari kediamannya.
“Saya belum bisa mengonfirmasi hal tersebut karena penyidik masih belum memberikan lampu hijau untuk dipublikasikan. Proses penggeledahan masih berlangsung sebagai bagian dari rangkaian penyidikan,” tambahnya.
Sementara itu, La Nyalla Mattalitti telah memberikan tanggapan terkait penggeledahan tersebut.
Ia menyatakan bahwa lima orang penyidik KPK datang ke rumahnya untuk mencari bukti terkait tersangka dalam kasus tersebut, yakni Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
“Saya tidak tahu-menahu soal Kusnadi. Saya tidak pernah berhubungan dengannya, dan tidak kenal siapa pun penerima hibah dari Kusnadi. Saya juga bukan penerima hibah atau bagian dari kelompok masyarakat (pokmas),” ujar La Nyalla, Senin (14/04/2025).
Ia menambahkan bahwa dalam berita acara penggeledahan, disebutkan secara jelas bahwa tidak ditemukan barang, uang, maupun dokumen yang berkaitan dengan penyidikan di rumahnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah ini.
Empat orang merupakan penerima suap, termasuk tiga penyelenggara negara, sementara 17 lainnya adalah pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jawa Timur pada Desember 2022.
Salah satu tersangka utama dalam operasi tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).
Berdasarkan catatan KPK, STPS diduga menerima sekitar Rp5 miliar sebagai imbalan atas pengurusan alokasi dana hibah kepada kelompok masyarakat.
Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni staf ahli STPS bernama Rusdi, Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator pokmas Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi.*K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post