• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Jumat, Januari 30, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home Dwi Warna

KPK Dorong Jakarta Jadi Kota Global Lewat Penguatan Pencegahan Korupsi

Tresyana Bulan oleh Tresyana Bulan
20 April 2025
di Dwi Warna
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku – Bagaimana cara memperkuat tata kelola pemerintahan Jakarta agar benar-benar menjadi kota kelas dunia? Pertanyaan ini menjadi dasar penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Salah satunya, melalui peluncuran dan diseminasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) 2025.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kegiatan diseminasi ini digelar sejak 15–17 April 2025, difasilitasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK.

RelatedPosts

Masuk Zona Rentan Korupsi, KPK Dorong Integritas Pemkab Pati

KPK Geledah Kantor Wali Kota Madiun, Dokumen dan Duit Puluhan Juta Rupiah Disita

KPK Terbitkan Aturan Baru Pelaporan Gratifikasi 2026, Ini Daftar Perubahannya

IPKD MCSP, yang sebelumnya disebut Monitoring Center for Prevention (MCP), merupakan bentuk penajaman atas upaya pencegahan korupsi dari KPK terhadap pemerintah daerah.

Lewat IPKD MCSP, KPK melakukan pemetaan dan intervensi sistematis di delapan area strategis untuk memperkuat pencegahan korupsi di daerah.

Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menegaskan bahwa penguatan sistem ini sangat relevan bagi Jakarta, yang tengah bertransformasi menjadi kota global dan pusat ekonomi Asia Tenggara.

“Komunikasi antara Gubernur DKI dan Pimpinan KPK menjadi sinergi baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ini pun bukan sekadar simbolis, tetapi langkah strategis membangun sistem yang akuntabel dari seluruh perangkat daerah,” ungkap Bahtiar.

Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Jakarta, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran yang mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun.

“Jika ada perencanaan benar dan dieksekusi benar, maka bukan tidak mungkin Jakarta menjadi lebih mendunia,” tambahnya.

Baca Juga  KPK Sita Hotel dan 10 Bidang Tanah Milik Abdul Gani Kasuba Gubernur Nonaktif Maluku Utara

APIP Jadi Garda Depan Pengawasan

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah III KPK, Maruli Tua, menyoroti peran vital aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih.

Sayangnya, skor IPKD MCSP Pemprov DKI Jakarta justru menurun dalam dua tahun terakhir, dari 97 pada 2023 menjadi 93 pada 2024. Penurunan paling mencolok terjadi di area pengadaan barang dan jasa, dari skor 93 menjadi 71.

Untuk itu, Maruli menyampaikan perlunya penguatan Inspektorat lewat tiga aspek utama: sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan kelembagaan.

“Aspek SDM menyoroti soal kapabilitas dari SDM Inspektorat, yang semestinya dapat menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kemudian, aspek anggaran dengan melakukan audit berjenjang sebagai langkah supervisi pada perangkat daerah. Serta aspek kelembagaan, yang mana Inspektorat bisa bekerja melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) anggaran berbasis risiko,” tegasnya.

Selain penguatan APIP, KPK juga terus mendorong perbaikan di tujuh area strategis lainnya, seperti perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.

Komitmen Pemprov DKI, Tak Sekadar Tertib Administrasi

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Marullah Matali, menyambut baik langkah KPK dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem pengawasan internal secara menyeluruh.

“Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melakukan tiga langkah kunci mulai dari menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut yang efektif dan relevan; menyusun matriks tindak lanjut rencana aksi dan menyampaikan ke KPK; serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau implementasi dari rencana aksi,” ungkap Marullah.

Menurutnya, pengawasan bukan sekadar untuk mencegah penyimpangan individual, tapi juga memastikan bahwa sistem tata kelola tidak kehilangan integritas.

Baca Juga  Aktivis 98 Simson Simanjuntak: Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Lili Pintauli Siregar Jangan Digoreng Kemana-mana!

Diseminasi IPKD MCSP 2025 ini juga melibatkan inspektorat dan 10 dinas terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

KPK berharap, lewat pendekatan yang terukur dan sistematis ini, Jakarta bisa menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga benar-benar berdampak dan dirasakan oleh warganya.*K.101

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: #MerahPutihTegakBerdiriIndeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for PreventionJakarta Jadi Kota GlobalKomisi Pemberantasan KorupsiPemprov DKI Jakarta
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Gereja Katedral Apresiasi TNI-Polri dalam Pengamanan Rangkaian Kegiatan Misa Paskah

Post Selanjutnya

Selamat Jalan Ricky Siahaan: Riffmeister Seringai yang Pergi Saat Tur di Jepang

RelatedPosts

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Masuk Zona Rentan Korupsi, KPK Dorong Integritas Pemkab Pati

29 Januari 2026
Wali Kota Madiun, Maidi usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. (Foto:Ainul Ghurri/Kabariku)

KPK Geledah Kantor Wali Kota Madiun, Dokumen dan Duit Puluhan Juta Rupiah Disita

29 Januari 2026
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

KPK Terbitkan Aturan Baru Pelaporan Gratifikasi 2026, Ini Daftar Perubahannya

28 Januari 2026
Gus Alex saat dimintai keterangan terkait kasus kuota haji di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

Usai Diperiksa KPK, Gus Alex Bungkam Soal Kasus Kuota Haji

26 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dimintai keterangan soal kasus dana CSR BI. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

KPK Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI Terus Berjalan, Penahanan Tersangka Tunggu Waktu

23 Januari 2026
Eks Menpora Dito Ariotedjo usai menjalani pemeriksaan KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

Usai Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Tegaskan Tak Ada Pembahasan Kuota Haji saat Lawatan ke Arab Saudi

23 Januari 2026
Post Selanjutnya
Ricky Siahaan gitaris band Seringai

Selamat Jalan Ricky Siahaan: Riffmeister Seringai yang Pergi Saat Tur di Jepang

Kepala Otorita Pastikan Kelanjutan Pembangunan IKN dalam Rapat Forkopimda Kalimantan Timur

Discussion about this post

KabarTerbaru

Reformasi Kejaksaan dinilai belum menyentuh akar masalah penegakan hukum. Pakar menyoroti disiplin internal, tuntutan korupsi, dan akuntabilitas.

Reformasi Kejaksaan di Persimpangan: Disiplin Internal, Tuntutan Korupsi, dan Ujian Akuntabilitas

30 Januari 2026
Talenta sepak bola Papua Tengah dinilai terabaikan akibat minim pembinaan usia dini dan lemahnya peran PSSI.

Minim Pembinaan dan Rangkap Jabatan PSSI, Talenta Sepak Bola Papua Tengah Terabaikan

29 Januari 2026

Presiden Prabowo Lantik Keanggotaan Dewan Energi Nasional Periode 2026-2030

29 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Masuk Zona Rentan Korupsi, KPK Dorong Integritas Pemkab Pati

29 Januari 2026

Reformasi Kepolisian: antara Fenomena dan Noumena

29 Januari 2026
Wali Kota Madiun, Maidi usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. (Foto:Ainul Ghurri/Kabariku)

KPK Geledah Kantor Wali Kota Madiun, Dokumen dan Duit Puluhan Juta Rupiah Disita

29 Januari 2026
Eks Komisaris PT IAE Iswan Ibrahim usai menjalani pemeriksaan KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Eks Komisaris PT IAE Iswan Ibrahim Tidak Banding di Perkara PGN

28 Januari 2026
Wali Kota Aceh Sayuti Abubakar terpilih sebagai Ketua Komisariat Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode 2026–2030 (Bemby/kabariku)

Sayuti Abubakar, Wali Kota Lhokseumawe Nahkodai Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila

28 Januari 2026
Komisi Yudisial (KY) menggelar konferensi pers terkait laporan tahunan 2025. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Komisi Yudisial Terima 2.649 Aduan Publik dan Usulkan Sanksi Etik 124 Hakim di 2025

28 Januari 2026

Kabar Terpopuler

  • dok. BNN RI

    BNN Gagalkan Peredaran 100 Kg Sabu di Aceh Timur, Satu Kurir Diamankan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Tujuh  Anak Try Sutrisno: Dari Jenderal, Dosen, hingga Psikolog di Amerika Serikat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sayuti Abubakar, Wali Kota Lhokseumawe Nahkodai Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menutup Masa Dinas, Komjen Chryshnanda Tinggalkan Warisan Reformasi di Tubuh Polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rekam Jejak Advokat hingga Wali Kota, Sayuti Abubakar Masuk Radar Ketua Alumni FHUP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KPK Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI Terus Berjalan, Penahanan Tersangka Tunggu Waktu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perkumpulan Aktivis 98 Soroti Jampidsus: Kasus Korupsi Besar Sekedar Seremonial, Aset Negara Tak Transparan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com Terverifikasi Faktual Dewan Pers dan telah mendapatkan Sertifikat dengan nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com