“Kami belum mendapatkan alasan jelas di balik dicoretnya sebagian besar bantuan hibah yang diperuntukkan bagi pondok pesantren, yayasan keagamaan, dan masjid tersebut,” ujar Maulana Yusuf.
Jika membandingkan dengan kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya yakni Gubernur Ridwan Kamil dan Gubernur Ahmad Heryawan, bantuan hibah untuk pesantren, madrasah, maupun masjid selalu dianggarkan setiap tahun.
Sementara kata Maulana Yusuf di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi padaa perubahanan APBD malah ditiadakan bantuan hibah tersebut.
“Ini tahun 2025 anggaran untuk hal itu dihapus. Jadi ini keinginan siapa? Jangan saling tuding, kan enggak fair. Tapi faktanya dinolkan,” kata Maulana.
Atas penghapusan bantuan hibah untuk pondok pesantren tersebut, Maulana Yusuf mempertanyakan ke mana arah pembangunan Jawa Barat sekarang.
“Jadi arah pembangunan di era sekarang sebetulnya mau kemana? Sementara di visi misi Gubernur Dedi Mulyadi ingin membangun manusia yang bertaqwa, itu ranah keagamaan,” ucapnya.
Menurut Maulana, kebijakan penghapusan tersebut dapat dikatakan sebagai pembegalan politik karena di APBD tahun 2025 sudah disepakati sebelumnya. Namun karena hadir kepala daerah baru, kesepakatan-kesepakatan tersebut yaitu bantuan hibah untuk pesantren tiba-tiba dipangkas.
“Ya siapa lagi kalau tidak seizin dari beliau (Dedi Mulyadi). Jadi mau bagaimana, masyarakat yang bertaqwa dan akhlaqul karimah,” ujar Maulana.***
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post