PBHI Jakarta Desak Presiden Prabowo Copot Hasan Nasbi

Jakarta,Kabariku – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Desakan ini muncul setelah pernyataan kontroversial Hasan Nasbi terkait aksi teror terhadap jurnalis Tempo, yang dinilai meremehkan insiden tersebut.

Sekretaris Jenderal PBHI Jakarta, Yohanes Bidaya, pada 23 Maret 2025, mengecam komentar Hasan Nasbi yang menyarankan agar kepala babi yang dikirim kepada jurnalis Tempo “dimasak saja.” Menurut Yohanes, pernyataan itu bukan hanya tidak pantas, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan verbal yang berpotensi mencederai kebebasan pers di Indonesia.

“Sebagai pejabat publik, ucapan seperti itu tidak dapat ditoleransi. Komentar Hasan Nasbi menunjukkan sikap abai terhadap ancaman terhadap jurnalis dan seolah membiarkan teror terjadi. Pemerintahan Prabowo Subianto seharusnya menjunjung tinggi kebebasan pers, bukan justru mengabaikannya,” tegas Yohanes.

PBHI Jakarta menilai sikap Hasan Nasbi semakin memperburuk situasi, mengingat baru-baru ini kembali terjadi aksi teror berupa pengiriman bangkai tikus. Yohanes menyesalkan bahwa alih-alih menegaskan perlindungan terhadap jurnalis, pemerintah justru terkesan menyepelekan ancaman tersebut.

“Ironisnya, teror ini malah dijadikan bahan candaan. Seharusnya negara hadir untuk melindungi jurnalis, bukan membiarkan kekerasan terus berulang,” tambah Yohanes.

Lebih lanjut, PBHI Jakarta mendesak Hasan Nasbi untuk segera meminta maaf kepada Tempo dan masyarakat Indonesia. Yohanes membandingkan kasus ini dengan kontroversi yang menimpa Gus Miftah, yang dengan tegas meminta maaf dan mengundurkan diri setelah pernyataannya tentang pedagang es teh viral.

“Pejabat publik harus belajar untuk lebih bijaksana dan berhati-hati dalam berkomentar. Jangan jadikan teror sebagai bahan bercanda. Mulutmu adalah harimaumu,” pungkasnya.

PBHI Jakarta berharap pemerintah bertindak tegas dalam menangani kasus teror terhadap jurnalis dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia tetap terjaga.***