Presiden Prabowo Umumkan 8 Kebijakan Ekonomi Kuartal I 2025, Termasuk Pencairan THR ASN Bulan Maret

Jakarta, Kabariku  – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025. Kebijakan ini mencakup berbagai stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya adalah pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta pada Maret 2025.

Pengumuman ini disampaikan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2), bersamaan dengan peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 serta sejumlah kebijakan ekonomi lainnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Berikut delapan kebijakan utama yang diumumkan Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025:

1. Dampak Kenaikan UMP 2024
   Peningkatan upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pada 2024 diproyeksikan memberikan efek positif terhadap daya beli masyarakat di awal 2025.
2. Optimalisasi Bantuan Sosial
   Pemerintah akan mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sosial, termasuk:
   o Program Keluarga Harapan (PKH)
   o Kartu Sembako
   o Program Indonesia Pintar (PIP)
   o Kartu Indonesia Pintar (KIP)
   o Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
   Bantuan ini akan disalurkan pada Februari dan Maret 2025.
3. Pencairan THR ASN dan Pekerja Swasta
   Tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan pada Maret 2025, lebih awal dari biasanya, guna meningkatkan daya beli menjelang Ramadan dan Idulfitri.
4. Stimulus Ramadan dan Lebaran 2025
   Pemerintah akan meluncurkan berbagai insentif ekonomi selama Ramadan dan Lebaran, di antaranya:
   o Diskon tiket pesawat dan tarif tol
   o Program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025
   o Program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait
   o Stabilisasi harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
5. Paket Stimulus Ekonomi
   Pemerintah akan memberikan berbagai insentif ekonomi, termasuk:
   o Diskon tarif listrik
   o Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik
   o Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan listrik dan hibrida
   o Subsidi/pajak DTP motor listrik
   o Pajak penghasilan (PPh) DTP untuk sektor padat karya
6. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis
   Pemerintah akan mempercepat dan memperluas cakupan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan kelompok rentan guna meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
7. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   Akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) akan diperluas melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema yang lebih fleksibel dan suku bunga rendah.
8. Realisasi Panen Padi yang Optimal
   Pemerintah menargetkan realisasi panen padi yang optimal untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional dan menekan inflasi harga beras.

Dengan delapan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memastikan stabilitas ekonomi nasional di kuartal pertama 2025.***