Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen melakukan pencegahan korupsi di Kota Bandung atas permintaan Wali Kota Bandung.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pasca audiensi Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, ke KPK pada Senin (17/2) untuk membahas berbagai langkah preventif guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dalam kerangka pencegahan, KPK secara kontinu akan melakukan pemetaan titik-titik rawan dan rekomendasi perbaikannya,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).
Budi menjelaskan, dalam kerangka pencegahan korupsi, KPK secara kontinu juga melakukan pemetaan titik-titik rawan dan rekomendasi perbaikannya, baik melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) maupun Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Dilihat dari skor SPI 2024, Kota Bandung berkategori rentan dengan angka 69,14 poin, meski mengalami kenaikan 3,66 poin dibanding tahun sebelumnya, yakni 65,48,” jelasnya.
Meski demikian, Budi menyebutkan bahwa skor per dimensi komponen internal pengelolaan barang dan jasa Pemkot Bandung mengalami beberapa penurunan.
“Salah satu yang paling signifikan adalah komponen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang anjlok ke angka 64,99 poin dari sebelumnya 86,91 poin,” kata Budi.
Budi menambahkan bahwa skor indeks 2024 Kota Bandung masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat, yakni 69,75 poin. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi perbaikan.
“Sementara itu, dari segi tata kelola yang terpotret dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemkot Bandung berada pada kategori Hijau dengan skor 90 poin,” ucapnya.
Melalui tugas koordinasi dan supervisi, Budi menegaskan bahwa KPK akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola yang semakin bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“KPK berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” ucapnya.
KPK menyampaikan apresiasi atas inisiasi dan komitmen perbaikan Kota Bandung, untuk selanjutnya diikuti dengan upaya-upaya nyata dalam pencegahan korupsi.
“Sebagaimana disampaikan dalam audiensi tersebut, diantaranya terkait pengelolaan aset pemkot seperti kebon binatang, kawasan Dago, dan aset lainnya. Kemudian peningkatan integritas pegawai, serta kinerja BUMD untuk meningkatkan penerimaan daerah,” tutup Budi.***
Discussion about this post