Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalin sinergi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu implementasinya, jajaran pimpinan KPK melakukan agenda audiensi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kepolisian Negara RI (Polri) yang dilaksanakan di Jakarta, pada Rabu (08/01/2025).
Dalam pertemuan pertama dengan Kejaksaan Agung, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa forum audiensi ini akan dilaksanakan secara reguler, melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan agenda pemberantasan korupsi, yang selaras dengan fokus pemerintah.
Setyo pun menekankan, pemberantasan korupsi sejalan dengan Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu, KPK memandang perlunya sinergitas kerja sama dan kolaborasi antara APH dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi, serta koordinasi dalam pelbagai hal.
“Terdapat beberapa hal yang KPK bahas bersama Kejagung, di antaranya terkait masalah pelatihan, pendidikan, kemudian kerja sama meningkatkan hubungan yang sudah dilakukan selama ini oleh KPK dan Kejagung. Kemudian juga masalah peningkatan dalam rangka upaya asset recovery, karena di Kejaksaan Agung ada badan baru, yaitu pemulihan aset,” kata Setyo.
Pada forum yang sama, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah untuk meneguhkan sinergitas, utamanya dalam melakukan pemberantasan korupsi.
“Jadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK dan Kejaksaan Agung sama-sama dalam penegakan hukum. Tidak ada kata bersaing, Kejaksaan Agung dan KPK sama-sama mencintai bangsa dan negara, serta ingin bersama-sama memberantas korupsi,” ungkap Burhanuddin.
Sinergi untuk Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi
Dalam pertemuan selanjutnya antara KPK dan Polri, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemberantasan praktik korupsi adalah tanggung jawab bersama.
Dalam kesempatan tersebut, KPK mengajak Polri untuk bersama memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Setyo menegaskan bahwa IPK tidak hanya mencerminkan persepsi nasional tetapi juga memengaruhi pandangan di tingkat internasional.
“Kami minta dukungan dari Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK ini menjadi lebih baik. Karena ini berkaitan dengan, sekali lagi, persepsi yang pengaruhnya bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional,” tutur Ketua KPK.
Setyo juga menyampaikan, dalam pertemuan kedua lembaga ini disepakati bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan.
Menurutnya, kehadiran Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebagai langkah positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya kira ini seiring dengan adanya pembentukan Kortas Tipikor Polri ini, tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Ketua KPK.
Ia menilai Kortas Tipikor Polri kini juga bisa mengambil peran pendidikan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
“Artinya bahwa selama ini Polri hanya memiliki Direktorat Tipikor yang lebih core-nya pada penindakan. Jadi harapannya, dengan adanya Kortas ini, nanti akan lebih masuk pada sektor pendidikan dan juga pencegahan,” ungkap Ketua KPK.
Selain itu, pendekatan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak terbatas pada aparat penegak hukum, sehingga tujuan bersama yang diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pertemuan melalui agenda audiensi ini merupakan langkah awal yang baik untuk memperkuat sinergi antara KPK dan Polri.
Pertemuan ini juga menjadi simbol penting bahwa kerja sama dalam pemberantasan korupsi akan terus ditingkatkan dan berlangsung secara berkesinambungan.***
Red/K.101
Discussion about this post