Warga Segel Kantor Desa Padaluyu Cikadu Cianjur: Kades Diduga Selewengkan Anggaran Pembangunan

kabariku.com, CIANJUR — Warga beramai-ramai menyegel kantor Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, Senin, (30/12/2024).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada Kepala Desa yang diduga teleh menyalahgunakan anggaran program pembangunan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berdasarkan pantauan kabariku.com, aksi penyegelan dilakukan dengan memalangkan kayu dalam bentuk silang pada pintu masuk kantor desa.

Selain itu, mereka menuntut agar kepala desa Padaluyu mundur dari jabatannya, karena banyak sekali laporan atas dugaan penyelewengan anggaran pembangunan desa.

Kapolsek Cibinong AKP Roni Romdhon mengatakan, aksi unjuk rasa adalah bentuk penyampaian aspirasi.

AKP Roni memastikan, aksi unjuk rasa berjalan aman karena dikawal polisi dan TNI serta unsur Forkopimcam.

“Warga bisa menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” kata Roni.

Koordinator aksi, Supiandi, mengatakan aksi unjuk rasa dilakukan untuk mempertanyakan dugaan penyelewengan anggaran program pembangunan yang diduga dilakukan kades. Warga yang tak puas pun meminta kepala desa mundur dari jabatannya.

“Dugaan penyelewengan di antaranya pembangunan jembatan tahun 2024, pembangunan tribun desa, ketahanan pangan berupa pengadaan sapi, BLT dana desa, tunjangan insentif perangkat desa, dan lainnya. Kami meminta kades mundur,” kata Supiandi

Selain aksi menyegel pintu masuk, warga pun membuat 1.000 tanda tangan, menuntut semua staff desa, anggota BPD, dan ketua RT untuk mengundurkan diri apabila masih mau dipimpin kepala desa saat ini.

“Semua ketua BPD, ketua RT dan RW, serta perangkat desa dan MUI harus mengundurkan diri bila masih mau dipimpin kades,” pungkasnya.

Camat Cikadu Budiman mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan warga merupakan reaksi atas dugaan penyelewengan anggaran dari berbagai program desa. Warga pun menuntut kepala desa mundur.

“Saya akan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada Bupati sebagai kepala daerah. Inspektorat akan turun ke lapangan untuk mengaudit anggaran desa,” kata Budi.

(icn)