Ketua Bapilu PSI Jabar Ungkap Alasan Kaesang Rekomendasikan Helmi-Yudi untuk Pilkada Garut

Garut, Kabariku- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman dan Yudi Nugraha yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat dukungan penuh dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebagai bentuk dukungan penuh tersebut dibuktikan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dengan memberikan Rekomendasi untuk Helmi-Yudi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diumumkan langsung di Jakarta dalam rangka penyerahan rekomendasi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota se-Indonesia.

Ketua Bapilu PSI Jawa Barat, Widi Nugroho, mengungkapkan salah satu alasan partainya merekomendasi Paslon Helmi-Yudi karena keberpihakan keduanya kepada kaum milenial.

“Kita akan memberikan kontribusi yang luar biasa kenapa, karena diakui atau tidak, simbol sebuah ke-milenial -an saat ini adalah PSI. Karenanya kita akan memberikan dukungan kepada mereka yang benar benar memiliki konsep muda dan memiliki pemahaman tentang dinamika kepemudaan artinya muda itu bukan dilihat dari segi umur, tapi memiliki keberpihakan kepada kaum milenial itu sendiri, ” tuturnya, ditemui di Sekretariat DPC PSI Garut, Jumat (16/08/2024).

Widi yang dikenal sebagai pengusaha muda Garut itu, selama ini memang dekat dengan Helmi sewaktu menjabat sebagai wakil Bupati Garut, Helmi yang juga ketua DPD PKS Garut itu sering menghadiri acara acara yang melibatkan kaum muda.

“Jadi buktinya kan kemarin kita riding vespa bareng, yang bisa kita pastikan bahwa kita main vespa bukan karena ngedadak vespa, tapi memang kita adalah pecinta vespa. Artinya itu adalah salah satu ciri khas daripada milenial itu sendiri dari kita memang visinya masuk gitu.,” ungkapnya.

Widi juga mengungkapkan ada pesan dari Ketua Umum PSI diantaranya, agar melakukan cara kampanye dengan baik, cara yang santun, yakni cara yang lebih mengedepankan gagasan atau ide ide dan tentunya juga yang paling inti itu tidak boleh melakukan korupsi.***

Red/K.101