Garut, Kabariku- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut melakukan pemetaan kerawanan sebagai antisipasi terjadinya pelanggaran dengan mempersiapkan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) 2024.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi (Koordiv) Pencegahan, Partipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Garut, Lamlam Masropah dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut di Ballroom Hotel Santika, Jalan Raya Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (26/08/2024).
Lamlam menjelaskan, untuk antisipasinya pihaknya bersama dengan multi stakeholder penguatan soal partisipatif ke masyarakat. Konflik di lapangan itu bisa jadi meningkat, bisa jadi karena ketidaktahuan selain unsur-unsur pribadi.
“Tentu saja sosialisasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan meskipun itu sedikit dan jarang bisa berefek banyak, karena biasanya yang Kami undang itu simpul-simpul. Jadi berharap simpul-simpul itu yang kemudian turun ke bawah menyampaikan hal yang sama,” jelasnya.
Adapun kerawanan pemilihan 2024 di Kabupaten Garut, dicontohkan adanya kampanye tidak sesuai jadwal, pelanggran kode etik penyelenggara, kemudian intevensi dari pemerintah lokal.
Selain itu adanya permainan politik uang, selanjutnya adanya kebertan dari bakal calon atau peserta Pemilu terhadap hasil putusan. Hal lainnya terjadi konflik antar pendukung dan perlunya keamanan penyelenggara Pemilu.
“tentunya hal tersebut perlu dilakukan antisipasi mitigasi dan pencegahan, diantaranya dengan melakukan imbauan terhadap peserta Pemilu, dengan sosialisasi kerawanan tahapan,” terangnya.
Menurut Lamam, jika melihat kultur masyarakat Kabupaten Garut, potensi kerawanan pasti ada, pertimbangannya konteks pemilihnya lebih lokal, kemudian gesekannya lebih dekat.
“Kalau lihat kultur Garut potensi kerawanan ada, untuk pencegahan dan mitigasinya bisa kita perkuat. Mudah-mudahan minimal sama, atau maksimal bisa diminimalisir,” kata Lamlam.
Tapi, imbuhnya, pihaknya tidak bisa menyebutkan meningkat atau tidaknya, akan tetapi konflik antar paslon yang sudah dipetakan tidak setinggi Pemilu di luar jadwal tahapan kampanye.
“Mudah-mudahan karena itu tidak terlalu tinggi di Pilkada karena justru lebih kecil, semoga itu tidak terlalu tinggi,” tutupnya.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post