KPK Nyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan Terdakwa Dadan Tri Yudianto

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas putusan pengadilan terhadap mantan Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memutuskan hukuman pidana lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar terhadap Dadan Tri.

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto, Rabu (13/3/2024) telah menyatakan upaya hukum banding.

“Adapun point banding, diantaranya amar pidana badan yang belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana apa yang dimintakan Tim Jaksa dalam surat tuntutannya,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

Lengkapnya, lanjut Ali, argumentasi hukum akan diurai Tim Jaksa dalam memori banding dan segera dikirimkan melalui Panmud Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Diketahui, Tim Jaksa KPK menuntut vonis Dadan Tri dengan 11 tahun 5 bulan penjara.

“Argumentasi hukum akan diurai tim jaksa dalam memori banding dan segera dikirimkan melalui Panmud Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” ujarnya.

Sebelumnya Dadan dijatuhi vonis pidana lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp1 miliar,” ujar Teguh dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024) lalu.

Hukuman tersebut diberikan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama tiga bulan.

Selain itu, Majelis Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Dadan Tri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7,95 miliar, yaitu dengan memperhitungkan harta benda yang telah disita berdasarkan barang bukti sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Meski demikian, apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Dadan akan disita dan dilelang.

Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Hakim menilai Dadan terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Hakim menilai Dadan telah terbukti bersama-sama dengan Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan menerima suap senilai Rp11,2 miliar. Suap tersebut terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Dari jumlah tersebut, Dadan terbukti menerima sejumlah Rp7,95 miliar. Suap diberikan oleh Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka.***

Red/K.101

Berita Terkait :

Tinggalkan Balasan