MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa Almas Tsaqibbirru, Peluang Gibran Jadi Cawapres Terbuka Lebar

Jakarta, Kabariku- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) Almas Tsaqibbirru terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.

MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dengan putusan ini, maka peluang Wali Kota Solo dicalonkan menjadi bakal cawapres terbuka lebar. Pasalnya, meski belum 40 tahun, namun Gibran sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023.

Permohonan uji materi yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) Almas Tsaqibbirru ini teregister dalam gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Berkut ini putusan MK terkiat gugatan Almas:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Sebelumnya, MK menolak tiga permohonan uji materi pasal yang sama yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah agar batas minimal usia capres-cawapres menjadi 35 tahun.

Menurut MK, jika gugatan uji materi untuk menurunkan syarat batas usia minimum capres-cawapres menjadi 35 tahundikabulkan, maka justru merupakan sebuah pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi.***

Red/K-102