Jakarta, Kabariku- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) selaku induk Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta mendesak Kementerian Agama (Kemenag) agar menyelamatkan nasib para karyawan yang tidak mendapatkan pembayaran gaji, THR dan hak normatif sampai saat ini.
Sebelumnya, Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta berencana melakukan aksi unjuk rasa selama tiga hari pada 6-8 Juni 2023 di lingkungan Rumah Sakit Haji Jakarta.
Desakan ASPEK Indonesia kepada pemerintah mengacu kepemilikan PT RS Haji Jakarta yang saat ini 93 persen sahamnya dimiliki oleh Kementerian Agama. Sedangkan pengelolaan RS Haji Jakarta saat ini oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan pernah memanggil Direksi Rumah Sakit Haji Jakarta, pihak Kemenag serta pihak Syarif Hidayatullah Jakarta terkait THR dan hak-hak pekerja yang belum terpenuhi.
“Namun ternyata hingga saat ini Direksi Rumah Sakit Haji Jakarta dan Kementerian Agama tidak kunjung membayarkan THR dan hak-hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Tidak ada kesungguhan dari Direksi Rumah Sakit Haji Jakarta dan Kementerian Agama untuk segera menyelesaikan permasalahan hak-hak normatif ketenagakerjaan kepada para pekerja,” kata Mirah dalam keterangannya dikutip Rabu (7/6/2023).
Ketua Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta, Indi Irawan, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa terpaksa dilakukan karena para pekerja merasa sangat kecewa, sudah cukup lama hak-hak normatifnya tidak dipenuhi oleh manajemen Rumah Sakit Haji Jakarta.
“Padahal selama bertahun-tahun karyawan Rumah Sakit Haji Jakarta telah memberikan kontribusi maksimal bagi keberlanjutan Rumah Sakit Haji Jakarta, termasuk dalam melayani masyarakat. Kami hanya menuntut hak kami, tidak menuntut lebih,” ujar Indi.
Indi menyampaikan aksi unjuk rasa karyawan RS Haji Jakarta yaitu menolak pembayaran gaji 50 persen dari gaji pokok, dan bayarkan gaji 100 persen upah (Take Home Pay). Kemudian meminta pihak rumah sakit membayar gaji karyawan secara penuh tanpa dicicil.
“Tolak Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2023 yang hanya 25 persen dari Gaji Pokok dan Bayarkan THR Tahun 2023 sebesar 100 persen upah (Take Home Pay),” imbuh Indi.
Poin keempat, membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan RS Haji Jakarta yang tertunggak sejak bulan Juni 2020. Poin kelima, mendesak Menteri Agama selaku pemilik 93 persen Rumah Sakit dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selaku Pengelola Rumah Sakit untuk mempercepat proses likuidasi PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Mengingat sejak tahun 2017 proses Likuidasi PT Rumah Sakit Haji Jakarta tidak kunjung selesai.
“Membayar kekurangan gaji 175 karyawan yang upahnya masih di bawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta,” tutur Indi.
Poin ketujuh, membayar segera uang pesangon kepada karyawan yang telah pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri, karena RS Haji Jakarta belum membayarkan hak-hak karyawan yang telah meninggal dunia, pensiun maupun mengundurkan diri.
“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kemelut permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Haji Jakarta, karena keberadaan Rumah Sakit Haji Jakarta sangat penting dan merupakan Monumen Syuhada Mina,” imbuhnya.
Indi Irawan menyatakan, jika 8 “jeritan karyawan” RS Haji Jakarta tidak dipenuhi, maka Serikat Pekerja RS Haji Jakarta akan melaksanakan aksi mogok kerja.
“ASPEK Indonesia akan mendukung pengurus dan anggota Serikat Pekerja RS Haji Jakarta dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya, termasuk dalam aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Serikat Pekerja RS Haji Jakarta,” tandas Mirah.***
*DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Red/K.101
Discussion about this post