Jakarta, Kabariku- Transperancy Internasional Indonesia (TII) menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 merosot hingga terburuk sepanjang era Reformasi.
Berdasar pengukuran Transparency Internasional (TII) 2022, Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.
Terkait hal itu Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, SH., menyatakan, Penilaian IPK mencakup multi-aspek yang dipengaruhi oleh banyak variable capaian kinerja di berbagai institusi serta situasi kondisi politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat.
Ali menjelaskan, Capaian kinerja di berbagai institusi serta situasi kondisi politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat. Karena itu, merosotnya IPK Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama.
“Sehingga pencapaiannya pun menjadi tanggung jawab sekaligus peran bersama seluruh elemen bangsa. Karena itulah KPK senantiasa mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).
Ali menuturkan, KPK telah menerapkan berbagai cara untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya, trisula strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Pada aspek pendidikan antikorupsi, KPK tentunya berkolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari KLPD sebagai regulator, sekolah atau perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, hingga Masyarakat sebagai objek sasaran dari pendidikan antikorupsi ini,” ujar Ali.
Sementara pada aspek pencegahan korupsi, jelasnya, KPK telah melakukan berbagai identifikasi, kajian, dan rekomendasi. Oleh karennya, KPK berharap ada keseriusan dari semua pihak untuk berkomitmen menindaklanjutinya.
“Hal itu guna menutup celah-celah rawan korupsi. Sehingga kita bisa menciptakan praktik-praktik good governance,” jelasnya.
Begitupun pada aspek penindakan, KPK bersama aparat penegak hukum lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam penegakkan tindak pidana korupsi harus memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan prosedur hukum.
“Itu bertujuan untuk memberikan efek jera para pelakunya dan pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan Negara (asset recovery),” tutup Ali.
Diketahui sebelumnya, TII memaparkan hasil pengukuran corruption perception index atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022. Skornya hanya 34 atau turun 4 poin dari 2021.
Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko, Selasa (31/1/2023) memaparkan, CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 lalu yang berada pada skor 38.***
Red/K.000
Berita Terkait :
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post