Survey Lokasi Potensi Bencana, Berikut Arahan Pengurangan Resiko Bencana TPPD Bidang Kebencanaan Kabupaten Garut

Garut, Kabariku- Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Bidang Kebencanaan Kabupaten Garut melakukan survey lokasi potensi bencana banjir, longsor, pergerakan tanah dan tsunami serta arahan untuk pengurangan risiko bencana.

Kegiatan tersebut dilakukan di 5 Kecamatan, diantaranya: Talegong, Cisewu, Mancagahar, Pameungpeuk, dan Cisurupan.

Tim dalam kegiatan yang dilaksanakan full days, selama 2 hari pada Selasa dan Rabu, 3-4 Januari 2023 lalu ini, diterima oleh Camat Talegong, Camat Pameungpeuk, dan Camat Cisurupan.

Yaman Suryaman, SE., MSi., PhD., Tim Percepatan Pembangunan Daerah Garut Bidang Kebencanaan memaparkan, Banjir sudah menjadi kejadian rutin di Garut selatan, terutama di Talegong, Cisewu dan Pameungpeuk.

Bencana banjir yang terakhir terjadi di Talegong yaitu banjir bandang tahun 2021 di Mekar Mulya. Cibaliung dan Cikaramat.

“Mensikapi hal tersebut perlu dilakukan langkah langkah strategis agar risiko dari suatu bencana bisa diminimalisasi kalau tidak bisa dihindari dengan cara melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana,” ungkapnya. Rabu (11/1/2023).

Ia pun merincikan, Kecamatan Talegong sudah melakukan inisiasi dengan membuat kegiatan Tanggap bencana dengan melakukan pelatihan bagi Linmas pada tanggal 31 Oktober 1 November 2022.

Tiap-tiap desa mengirimkan utusan 10 orang, jadi totalnya 70 orang dari 7 Desa. Pelatihan ini dengan melibatkan BPBD, Satpol PP, damkar dan Dinsos.

Berdasarkan informasi dari Camat Talegong bahwa pelatihan dilakukan bagi linmas desa yang berusia di atas 50 tahun.

Saran dan masukan untuk camat Talegong agar pelatihan berikutnya harus melibatkan generasi muda baik laki-laki maupun perempuan.

“Tujuannya adalah agar penanggulangan bencana bisa berjalan efektif jika dilakukan oleh generasi muda. Laki-laki bisa diarahkan pada saat tanggap darurat untuk proses evakuasi dan penyelamatan korban dan kaum perempuan bisa membantu di dapur umum juga kegiatan lainnya,” paparnya.

Menurutnya, Aktivasi DESTANA (desa tangguh bencana) penting di inisiasi oleh pihak BPBD. Kondisi sekarang belum secara maksimal DESTANA berjalan di tiap-tiap desa.

“Belum adanya rencana penanggulangan bencana pada tingkat desa sehingga disarankan agar masing-masing desa membuat rencana penanggulangan bencana untuk tiap jenis potensi bencana yang mungkin terjadi di masing-masing desa,” ungkap Yaman.

Papan pemberitahuan titik -titik rawan longsor, kata dia, sudah ada tetapi belum seluruh wilayah.

“Perlu dilakukan pertimbangan untuk menambah titik-titik rawan bencana longsor. Selain itu pengetahuan masyarakat mengenai rute evakuasi dan teknik evakuasi belum diketahui dan difahami oleh masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, Jalur evakuasi sudah dibuatkan di beberapa bagian di Garut selatan tetapi sosialisasi dan simulasi bagi masyarakat yang seharusnya dilakukan secara rutin belum dilaksanakan.

Yaman menuturkan, Tim relawan bencana sudah ada di tiap-tiap Kecamatan di Garut Selatan terutama di Kecamatan Pameungpeuk yaitu Repalapa dan Rebana pameungpeuk.

Tetapi belum diinventarisir oleh Kecamatan mengenai jumlah relawan ini dan tupoksinya belum jelas.

“Sehingga pihak Kecamatan harus segera konsolidasi dengan relawan bencana setempat untuk mengetahui jumlah relawan ini juga memberikan arahan dan peningkatan kualitas pengetahuan mereka dalam kebencanaan,” ujarnya.

Pihahknya mengimbau, Pemerintah Kecamatan harus memberikan sosialisasi bagi desa-desa untuk memahami Permendes no 8 tahun 2022 mengenai prioritas penggunaan dana desa.

Disebutkan, Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Selain dari dua prioritas lain yaitu pemulihan ekonomi dan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.

“Terutama untuk urusan mitigasi bencana perlu lebih disosialisasikan kepada aparat desa dan masyarakat, baik mitigasi stuktural berupa bangunan fisik untuk rekayasa mengurangi risiko bencana atau pembangunan fisik lain yang tahan terhadap bencana,” jelasnya.

Mitigasi non struktural dapat dilakukan melalui sosialisasi kebencanaan dan simulasi menghadapi bencana.

“Pemahaman akan bencana yang berpotensi dihadapi masyarakat karus diketahui oleh mereka dan solusinya perlu di sosialisasikan,” tandasnya.***

Red/K.101