Haruskah Gunung Merapi Purba Meletus Kembali

oleh:
S. Indro Tjahyono
Eksponen Gerakan Mahasiswa 77/78

Kabariku- Urusan PT dan Capres adalah urusan politik negara ( _state_) . Urusan aktivis adalah membela dan berpihak kepada rakyat ( _society/people_). Sebaiknya kita kembali ke khitah yakni menjadi bagian dari rakyat dan membangun kekuatan rakyat.

Kembali ke Khitah
Negara hakekatnya bertugas menjalankan mandat atau perintah rakyat. Oleh karena itu, arah gerakan aktivis sebaiknya ditujukan untuk mengontrol tatkala presiden dan anggota DPR tidak menjalankan amanat/mandat rakyat. Inilah mengapa pada tahun 1998 para aktivis pemuda dan mahasiswa mennyerbu dan menduduki Gedung DPR-RI.

Sudahkah hal ini yang kita lakukan, yakni membangun jaringan kekuatan rakyat sebagai sumber kedaulatan rakyat. Setiap jelang Pemilu dan Pilpres kekuatan rakyat terfragmentasi. Mereka dipecahbelah oleh parpol, padahal parpol adalah petugas rakyat. Ingat ,rakyat adalah subyek dalam demokrasi. Rakyatlah yang mensuperordinasi partai, bukan sebaliknya.

Aktifis sebaiknya mengawal jalannya demokrasi atau kedaulatan rakyat ini. Apakah DPR-RI sudah mendengar aspirasi dan menjalankan mandat rakyat ini? Hal ini wajib hukumnya kita persoalkan, karena aktifis juga kaum intelektual yang lebih memiliki kesadaran kritis dibanding rakyat pada umumnya.

Presidensial atau Parlementer
Dalam kontek tersebut, juga perlu dipersoalkan, apakah presiden sudah menjalankan keputusan- keputusan DPR-RI? Triaspolitika harus dijalankan; tetapi kalau eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah menjadi satu; apakah berarti negara demokrasi itu terwujud termasuk sistem pemerintahannya. Menurut UUD kita menganut sistem presidensial.

Tetapi kalau hak prerogatif presiden justru digunakan untuk menempatkan orang- orang parpol di kabinet, lembaga nonpemerintah, serta lembaga atau badan/ dewan yang harusnya membawa suara dan berpihak pada rakyat (nonpartisan) apakah ini benar? Bukankah ini merupakan sistem parlementer?

Bagaimana mau dibilang sistem yang demokratis , kalau menentukan pasangan Capres/Cawapres diberlakukan Presidential Threshold (PT). Kemudian berhakkah PT merupakan urusan MK? Padahal untuk menentukan PT harusnya dilakukan referendum. Pertanyaannya kapan MPR dan DPR memasukkan referendum sebagai wujud hak politik fundamental dari rakyat.

Akrobat Politik
Menjelang Pemilu/Pilpres 2024, kita juga disuguhi oleh kepongahan parpol seolah-olah itu pesta para parpol dan bukan pesta rakyat dalam berdemokrasi. Padahal jika politik uang ( _money_) masih berjalan, pemilu tak lebih dari kebohongan. Suara rakyat dirampas dan diborong dengan harga picisan untuk mendapatkan kekuasaan.

Kebohongan besar saat ini adalah, rakyat disuruh menonton mereka dalam memilah dan memilih pasangan capres/cawapres yang akan diadu pada 2024. Mereka membongkar pasangan calon Capres/Cawapres seperti layaknya pasangan pada karapan sapi. Mereka bayar lembaga polling, seolah angka yang tertinggi adalah mereka yang paling dikehendaki rakyat.

Biarkan saja parpol jungkir balik bertingkah. Itu semua adalah bagian politik negara ( _state_). Urusan aktivis adalah berpolitik pada ranah dan berpihak pada rakyat ( _people/society_). Makin banyak parpol berakrobat akan makin memperlihatkan seperti apa kualitas mereka.

Dibeli Putus
Setiap periode Pemilu/Pilpres ,aktivis atau relawan selalu dijadikan jongos partai politik dan capres/cawapres. Persepsi aktifis di mata parpol tidak dianggap dalam kontek sedang memperjuangkan perubahan. Aktivis atau relawan “dibeli putus” setelah diberi uang makan dan uang transpor.

Setelah anggota DPR terpilih dan duduk di DPR, mereka pun dicampakkan. Apalagi mau menuntut agar mereka mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu tentu sangat mustahil, kecuali kita menuntutnya melalui gerakan rakyat yang kolosal.

Pada Pilpres 2014 dan 2019 aktivis dan relawan ikut mendukung Capres/ Cawapres. Mereka inilah yang banting tulang memobilisasi rakyat untuk memberi dukungan. Bahkan termasuk memobilisasi dana dan menggunakan dana sendiri untuk terpilihnya seorang Capres. Sementara hanya sebanyak 50% caleg yang memasang gambar pasangan Capres/Cawapres yang diusung partainya.

Cuma Selfie-selfie
Tapi tragisnya di mata Capres mereka dipandang sebagai _fans_ dan organ relawan dianggap _fans club_. Capres memerintahkan aktivis dan relawan membuat konsep. Tetapi setelah jadi presiden ,mana konsep relawan yang dijadikan kebijakan?

Relawan cuma ditimang-timang dengan pertemuan dan _selfie_ di istana yang maknanya mereka sebenarnya dimarginalisasi sebagai agen perubahan. Aktivis dan relawan bagi Capres dipandang sebagai seorang _fans_ yang pulang ke rumah dengan hanya mengantongi kekaguman dan eksistensi diri. Tetapi dengan masing-masing kelompok mendukung pasangan capres/cawapres sendiri-sendiri, maka solidaritas atau modal sosial aktivis sebagai pengawal rakyat menjadi amburadul.

Aktivis tidak lagi punya posisi tawar dan harus merengek-rengek kepada presiden untuk mendapat imbalan hadiah seperti seorang pramusaji yang belum dibayar tipsnya.
Good bye capres dan cawapres, kami menunggu seperti apa yang akan terpilih sebagai produk kotak-katik parpol. Aktivis akan segera hadir bersama rakyat dan akan bersuara lantang jika presiden itu ternyata loyang rombeng dan bukan emas seperti diharapkan.

Sabdo Palon Nagih Janji
Kami akan membawa tuntutan dan aspirasi rakyat untuk diwujudkan, tidak seperti Nawacita yang kini menjadi asesori dan kaligrafi. Kembalikan lembaga partisipasi rakyat, baik badan maupun dewan untuk rakyat. Badan atau lembaga partisipasi rakyat, bukan suplementer terhadap kebijakan pemerintah dan bukan pula porsi bagi partai yang lebih tepat mengendalikan pemerintah agar menjalankan mandat rakyat.

Saatnya Sabdo Palon nagih janji, kembalikan Nusantara kepada haribaan rakyat yang sejati. Jangan engkau tunggu Gunung Merapi Purba akan meletus kembali.***

Gunung Kidul, 3 Juli 2022.

Catatan:
Sabdo Palon memiliki dua makna, “sabdo” berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan “palon” yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta.

Red/K.000