JAKARTA, Kabariku- Kerja keras pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat mendapat apresiasi dari kelompok anak muda di tanah Papua.
Mengutip hasil survei Kompas, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum., menyebutkan, tingkat kepuasan anak muda terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunan Papua dan Papua Barat, didominasi tingkat puas dan sangat puas.
“Hasil survei ini memberi konfirmasi bahwa ada apresiasi terhadap pilihan strategi pembangunan yang dijalankan Presiden Jokowi,” kata Jaleswari di gedung Bina Graha Jakarta, dikutip Sabtu (11/6/2022).
Sebelumnya, Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Pusat dan Daerah, pada Rabu, (8/6/2022). Survei dilakukan pada anak muda (20-39 tahun) di 5 kota di Papua dan Papua Barat. Yaitu; Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari, dan Timika.
Dalam survei tersebut, responden mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah. Yakni pada bidang politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya.
Jaleswari mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat sangat memperhatikan perspektif anak muda.
Terlebih, ujar dia, anak muda di Papua dekat dengan isu kesejahteraan karena bisa langsung dirasakan manfaatnya.
“Dengan memberikan perhatian kepada generasi muda maka pemerintah membangun masa depan Papua sejak saat ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo telah menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, agar bonus demografi Indonesia dapat memberi hasil yang nyata.
“Untuk itu Presiden sangat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi anak muda di Papua untuk menjawab tantangan bonus demografi itu,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jaleswari kembali menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menciptakan pembangunan Papua menitikberatkan pada doktrik Indonesia-sentris.
Hal ini tertuang dalam Inpres No 9/2020 tentang percepatan pembangunan kesejateraan masyarakat Papua, dan UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Sebagai implementasinya, pemerintah bekerja secara fokus pada lima bidang utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia, ekonomi lokal, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan digital, serta tata kelola pemerintahan,” Jaleswari menutup.***
Discussion about this post