Pernyataan Sikap, Lembaga DRRC: ‘Hentikan Perubahan Status Cagar Alam Gunung Guntur’

Kabariku- Lembaga DISASTER RISK REDUCTION CENTRE (DRRC) / Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Garut membuat pernyataaan sikap atas pemberitaan media online detik.com pada hari Senin 07 Maret 2022 tentang “GUNUNG GUNTUR BAKAL BERUBAH JADI TAMAN WISATA ALAM”.

Demikian disampaikan, Yaman Suryaman, SE., MSi., PhD., Kepala Pusat Pengurangan Risiko Bencana Uniga melalui keterangan tertulisnya yang diterima kabariku.com, Selasa (8/3/2022).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kami dari lembaga DRRC/Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Garut membuat pernyataaan sikap, berdasarkan Undang-Undang mengenai Cagar Alam, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,” kata Yaman Suryaman.

Disebutkannya, Pasal 1 ayat 10 adalah: ‘kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami’.

‘Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 pasal 15 dijelaskan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan’.

“Dua pasal ini secara jelas menjelaskan alasan ditetapkannya sebuah kawasan sebagai kawasan cagar alam dan fungsi dari kawasan cagar alam itu sendiri,” jelasnya.

Menurut Yaman, Sebuah kawasan pada dasarnya bisa ditetapkan sebagai kawasan cagar alam karena keadaan alam di kawasan itu memiliki kekhasan tumbuhan, satwa dan ekositemnya.

“Karena kekhasan itulah kawasan ini perlu dilindungi sehigga kekhasannya bisa awet dan menjadi penyangga sistem kehidupan,” lanjutnya.

Selain itu, pernyataan sikap DRRC, Berdasarka UU No 5 Tahun 1990 Pasal 17 Ayat 1.

“Didalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya,” terangnya.

Ia juga mengatakan, Pasal 19 Ayat 1; bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (Pasal 19 Ayat 3)

“Jika pasal 1 dan 15 menekankan alasan dan fungsi penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan cagar alam, pasal 17 dan 19 menekankan kepada apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kawasan cagar alam,” bebernya.

Ketua DDRC pun menegaskan, Pelanggaran terhadap pasal 19 bisa berujung pada pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai pasal 40 ayat 1.

“Dengan merujuk pada Undang-Undang tersebut di atas, jelas sekali bahwa Kawasan Cagar Alam adalah kawasan yang tidak boleh diganggu maupun direkayasa dengan alasan apapun,” tandasnya.

DRRC menekankan, Posisi Cagar Alam sebagai zona untuk perlindungan tumbuhan, satwa dan ekosistem-ekosistem di dalamnya jangan sampai terganggu.

Lebih jauh Yaman mengemukakan, Meskipun terdapat Undang-Undang no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, yang memberikan dasar legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan optimalisasi fungsi kawasan.

“Tetapi, semestinya belajar dari kawasan yang sudah lebih dulu dirubah fungsinya di Kabupaten Garut ini,” katanya.

Yaman mencontohkan dari Perubahan Fungsi Cagar Alam Gunung Papandayan dan Cagar ALam Kawah Kamojang pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SP.042/HUMAS/PP/HMS.3/01/2019 yang merubah status kawasan tersebut menjadi Taman Wisata Alam (TWA).

Pihaknya menyampaikan beberapa poin atas alasan tersebut di atas;

Pertama, Dengan alasan untuk perbaikan kawasan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar maka pemerintah berkeinginan untuk merubah status kawasan tersebut dengan harapan bahwa selain perbaikan lingkungan di kawasan yang tidak bisa di lakukan jika statusnya masih Cagar Alam juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan dengan pemanfaatan kawasan untuk perekonomian.

“Padahal perlu ditinjau pula berapa banyak masyarakat setempat yang bergantung ekonominya terhadap alam sekitarnya. Jangan sampai investasi dari pengusaha besar justru yang akan diuntungkan,” ujarnya.

Rasionalisasi tersebut terlihat masuk akal dan benar adanya tetapi tidak ada yang dapat menjamin bahwa dengan perubahan status kawasan CA menjadi TWA kawasan hutan akan menjadi lebih baik.

“Kami lebih melihat justru akan memperburuk kondisi kawasan dengan mudahnya masyarakat memanfaatkan kawasan hutan jika tanpa adanya penegakan hukum dan proses monitoring dan evaluasi yang ketat,” jelasnya.

Kedua, Belajar dari perubahan status kawasan CA Gunung Papandayan dan CA Kawah Kamojang, belum menunjukan perubahan signifikan dalam mengembalikan fungsi hutan CA sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Banjir dan longsor masih sering terjadi di dua tempat tersebut.

Ketiga, Kepentingan ekonomi jangan menjadi alasan untuk melakukan perubahan fungsi suatu kawasan karena jika tidak disertai dengan penegakan hukum, audit lingkungan, monitoring dan evaluasi maka yang akan terjadi justru akan memperparah keadaan hutan.

“Jika ingin mengembalikan fungsi kawasan CA sebagaimana adanya, sebenarnya tidak perlu melakukan perubahan status kawasan CA tetapi dengan dibiarkan hutan apa adanya tanpa ada campur tangan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi maka hutan dapat dengan sendirinya memperbaiki keadaan,” jelasnya dalam poin keempat.

Kelima, Bencana banjir dan longsor di kabupaten Garut faktor utamanya karena perubahan fungsi hutan/ alih fungsi lahan di kawasan hulu yang salah satunya adalah kawasan Cagar Alam. Intensitas hujan yang tinggi hanyalah trigger yang dapat mengakibatkan banjir.

“Jika kondisi hutan masih baik maka banjir dan longsor dapat diminimalisasi tetapi kondisi hari ini bahwa fungsi hutan sebagai zona untuk resapan air dan penyangga sudah mulai hilang karena tegakan sudah berkurang,” kata Yaman.

Penting dilakukan peninjauan kembali, disampaikan pada poin keenam, atas dua kawasan yang telah dirubah statusnya (CA Gunung Papandayan dan CA Kawah Kamojang) setelah tiga tahun ini perubahan signifikan apa yang telah berhasil dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi hutan.

“Jangan hanya dilihat dari aspek ekonomi karena seberapa besar pun peningkatan ekonomi yang dihasilkan dari perubahan kawasan tersebut akan menjadi sia-sia jika dampak dari bencana justru akan lebih besar dari apa yang didapatkan,” tuturnya.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari atas green economy juga yang berdasarkan dari sustainable development.

“Kami tidak anti terhadap pembangunan, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan untuk lapangan kerja dan perekonomian daerah bukan alasan untuk legitimasi atas perusakan  kawasan Cagar Alam,” imbuhnya.

Demikian disampaikan dalam pernyataan sikap dari DDRC, dengan harapan perubahan status kawasan Cagar Alam Gunung Guntur, dihentikan.

“Semoga perubahan status kawasan Cagar Alam Gunung Guntur menjadi Taman Wisata Alam sebaiknya dihentikan sebelum audit lingkungan terhadap dua kawasan yang telah lebih dulu dirubah statusnya selesai dilakukan oleh pihak INDEPENDENT yang tidak memiliki kepentingan dan profesional,” tutup Yaman Suryaman, SE., MSi., PhD.***

“There’s no disaster, there’s only bad management” 
Garut, 08 Maret 2022
Kepala Pusat Pengurangan Risiko Bencana Uniga

Red/K.000

Sumber berita: https://www.detik.com/jabar/wisata/d-5971651/gunung-guntur-garut-bakalberubah-jadi-taman-wisata-alam