KPK Tahan Tiga Tersangka Terkait Korupsi 65 Miliar Dana Insentif Daerah Tabanan Bali

JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018, pada Kamis (24/3/2022).

Disebutkan, Salah satu tersangka adalah Eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW). Kemudian Dosen I Dewa Nyoman Wiratmaja (IDNW); dan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Tahun 2017, Rifa Surya (RS).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kami menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun 2018,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, SH., MH., di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2022).

Lili merinci, ketiga tersangka masuk ke tahap penyidikan pada Oktober 2021, berdasarkan hasil pengembangan kasus yang sudah terlebih dahulu menjerat Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Yaya Purnomo (YP).

“Hingga kasus ini menjerat para tersangka. Berawal NPEW selaku Bupati Tabanan mengangkat IDNW sebagai staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan,” jelas Lili.

Pada Agustus 2017, NPEW berinisiatif untuk mengajukan permohonan DID Tabanan Bali ke pemerintah pusat dengan nilai anggaran total Rp. 65 Miliar.

NPEW memerintahkan IDNW untuk merealisasikan dengan membuat proposal untuk pengajuan dana DID Tabanan Bali. Selanjutnya, IDNW bertemu dengan sejumlah pihak untuk memuluskan proposal itu.

“Dimana, IDNW akhirnya bertemu dengan YP dan RS diduga memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengawal dana DID untuk Tabanan Bali,” kata Lili.

Dalam pertemuan itu, ternyata YP dan RS mengajukan syarat khusus untuk mengawal permintaan pengurusan dana DID Tabanan kepada IDWN sejumlah uang sebagai fee.

“Dengan sebutan “dana adat istiadat” dan permintaan ini lalu diteruskan tersangka IDNW pada tersangka NPEW dan mendapat persetujuan,” ungkap Lili.

Lili menyebut fee yang diminta YP dan RS sebesar 2.5 persen dari dana alokasi yang akan didapat Tabanan Bali.

Pada Agustus sampai Desember 2017, atas perintah Bupati NPEW, IDNW telah menyerahkan uang secara bertahap kepada YP dan RS di sebuh hotel bilangan Jakarta.

“Pemberian uang oleh tersangka NPEW melalui tersangka IDNW diduga sejumlah sekitar Rp. 600 juta dan USD 55.300,” ungkap Lili.

Lebih lanjut, Lili menyebut penyidik masih menelusuri dugaan adanya pihak-pihak yang turut menikmati aliran uang dalam pengurusan DID Tabanan Bali.

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, KPK melakukan penahanan terhadap eks Bupati Tabanan NPEW dan IDNW selama 20 hari pertama. Mulai 24 Maret sampai 12 April 2022.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka NPEW di Rutan Polda Metro Jaya dan IDNW di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 Maret s.d 12 April 2022,” kata Lili.

Atas perbuatannya, Tersangka NPEW dan IDNW sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Sementara Tersangka RS sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lili mengatakan, KPK menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada Dana Insentif Daerah yang semestiya bisa digunakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Tabanan.

“KPK mengingatkan kepada seluruh Penyelenggara Negara dan para pihak yang diberikan amanah untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan uang Negara. Agar menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan  yang transparan, akuntable, dan bebas dari korupsi,” tutup Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.***

*Sumber: Siaran Pers/Biro Hubungan Masyarakat/KPK

Red/K.101