Capaian Kinerja Tahun 2021, Dewas KPK Sampaikan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK

JAKARTA, Kabariku- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan capaian kinerjanya tahun 2021, yang mencakup fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; izin terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; penegakkan kode etik; serta evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala.

Penyampaian capaian kinerja yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK ini dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas KPK yaitu selaku Ketua Tumpak H. Panggabean,SH., dan selaku Anggota Albertina Ho, S.H., M.H.,, Dr. Harjono, S.H., MCL., Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Syamsuddin Haris.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tumpak Panggabean SH., Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Hari ini Dewan Pengawas telah selesai melaksanakan sidang pembacaan putusan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

“Pelanggaran pertama, yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar (LPS), yaitu, menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan yang kedua berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK,” kata ketua Dewas, dalam konferensi pers Hasil Kinerja Dewan Pengawas KPK Tahun 2021. Selasa (18/1/2022).

Menurut Dewas, Hal tersebut merupakan pelanggaran etik yang dirumuskan dalam fakta integritas KPK, berdasarkan persidangan yang sudah dilakukan Dewas beberapa waktu lalu. Maka Majelis Dewas sependapat, dalam musyawarah dan mufakat bahwa  kedua perbuatan tersebut terbukti dan diputuskan.

“Oleh karena itu dalam amar putusan kepada Wakil Ketua KPK, LPS, setelah dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan pihak yang beperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial, terkait dugaan suap lelang jabatan. Atas perbuatannya, Lili dihukum berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan,” ungkap Tumpak.

Terkait kasus pelanggaran yang dilakukan, Tumpak menyebut, Dewas tidak masuk area perbuatan pidana, sesuai pasal 36 juncto pasal 65, UU nomor 30 tahun 2002, dan UU nomor 19 tahun 2019. Dewas hanya semata-mata melihat dari sisi etik, etika, kepatuhan. Selanjutnya diserahkan kepada yang berwenang. Putusan Dewas adalah perbuatan awal koruptif itu pertimbangan dampak.

Sementara itu, Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, S.H., M.H., menyampaikan, tujuh kasus pelanggaran etik yang dilakukan pegawai KPK itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan hingga persidangan.

Kasus selanjutnya adalah seorang pegawai yang bekerja sebagai pengawal tahanan di Rutan KPK berinisial TK. TK diberhentikan secara tidak hotmat setelah terbukti menerima gratifikasi dari dua orang tahanan yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, serta pengusaha Robi Okta Fahlevi.

“Beberapa pelanggaran yang dilakukan TK antara lain memberi kontak telepon kepada seorang tahanan, menerima bingkisan makanan tiga dus pempek, meminjam uang Rp 800.000, dan menerima uang Rp 300.000,” ungkapnya.

Kasus ketiga adalah anggota Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) berinisial IGAS. Ia terbukti mencuri barang bukti perkara korupsi berupa emas 1,9 Kg. Emas itu merupakan barang rampasan perkara korupsi atas nama Yaya Purnomo, mantan Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). IGAS diduga mengambil emas batangan itu dan digadaikan untuk pembayaran utang akibat berbisnis.

Kasus keempat dan kelima adalah dua penyidik KPK, yaitu Muhammad Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga. Keduanya dinyatakan bersalah telah melakukan perundungan dan pelecehan kepada salah satu saksi dalam perkara bansos Covid-19. Praswad Nugraha diberi sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama enam bulan. Nur Prayoga dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis satu dengan masa hukuman selama tiga bulan.

Kasus keenam, tiga pegawai KPK yang bertugas sebagai staf Rutan Cabang KPK, Ristanta, Hengky, dan Eri Angga Permana. Mereka berkunjung ke Lembaga Pemasyakatan Kelas I Tangerang tanpa dilengkapi surat tugas atau izin atasan terkait pengembalian barang sitaan milik terpidana Leonardo Jusminarta Prasetyo. Ketiganya disanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan.

Terakhir, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Arif Waluyo dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perbendaharaan Juliharto. Dua pegawai KPK itu terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa pengabaian kewajiban untuk membimbing insan komisi yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas. Keduanya disanksi ringan berupa permintaan maaf secara tertutup.

“Sidang terhadap tujuh kasus yang dilakukan pegawai KPK itu merupakan tindak lanjut terhadap 33 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Insan KPK yang diterima Dewas di sepanjang 2021,” jelas Albertina.

Menurut dia, masih ada kasus yang belum terselesaikan. Sebabnya karena minimnya bukti-bukti maupun saksi dalam pelaporan. Sementara proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.

“Kenapa masih banyak juga yang dalam proses? Ini tentu saja proses dugaan pelanggaran etik ini Dewas perlu waktu, apabila laporan yang kami terima ini kurang didukung bukti,” kata Albertina.

“Kadang-kadang laporan yang masuk itu pemberitaan di media saja, tidak ada bukti sama sekali,” ujarnya.

Tugas dan kewenangan Dewas KPK yang diatur dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami penyesuaian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021.

Putusan tersebut menyatakan bahwa tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan telah dinyatakan in konstitusional dan tidak mengikat. Oleh karenanya, sejak putusan ini Dewas KPK tidak lagi melaksanakan tugas dimaksud.

Sebagai konsekuensi dari perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Dewas juga melakukan beberapa penyesuaian peraturan tentang etik dengan menyesuaikan peraturan kode etik yang berlaku di lingkungan ASN.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewas KPK juga telah menyusun Rencana Strategis Kinerja Dewan Pengawas KPK untuk periode 5 (lima) tahun 2020 – 2024 yang dituangkan ke dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021. Sekaligus, Dewas juga melakukan reviu dan memberikan tinjauan terhadap Rencana Strategis KPK 2020-2024.

Selama tahun 2021 Dewas juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu:

• Penyiapan perubahan peraturan (regulasi) dalam bentuk Peraturan Dewan Pengawas dan Keputusan Dewan Pengawas;
• Kegiatan operasional yang mencakup pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, diantaranya:
• Menerima dan menindaklanjuti 238 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
• Monitoring atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK pada bidang penindakan dan Pencegahan;
• Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) pada bidang Sekretariat Jenderal dan Penindakan;
• Pemberian 186 izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dengan rincian: 79 Izin Penyadapan, 42 Izin Penggeledahan, dan 65 Izin Penyitaan.
• Penyusunan dan penetapan peraturan terkait kode etik yaitu Perdewas KPK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Perdewas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Perdewas KPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
• Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK Tahun 2020;
• Evaluasi interim kinerja Pimpinan KPK tahun 2021; serta
• Penyusunan Laporan Tahunan Dewan Pengawas tahun 2020

“Pelaksanaan pengawasan, penegakkan kode etik, serta evaluasi terhadap kinerja KPK oleh Dewan Pengawas adalah wujud upaya menjaga marwah KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara professional dan penuh Integritas, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai etik yang berlaku,” tutup Albertina.***

*Sumber: Siaran Pers/Dewas/KPK & Kanal Youtube KPK RI

Red/K.101