Kabariku- Pondol pesantren (Ponpes) yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri justru dimanfaatkan oknum pengasuh Ponpes melakukan kekerasan seksual. Sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual terhadap santri oleh pengasuh hingga pemilik pondok pesantren terjadi di berbagai wilayah. Kasus terbaru yang terungkap terjadi di Jawa Barat yakni Bandung.
Panglima Santri Jabar H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E., menyatakan mengutuk tindakan asusila belasan santriwati oleh seorang oknum yang mengaku guru di pesantren Kota Bandung.
Uu Ruzhanul Ulum yang juga menjabat Wakil Gubernur ini menghendaki pelaku dapat ditindak tegas oleh para aparat penegak hukum, agar dijerat hukuman yang berlaku.
“Pertama saya berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Kedua saya merasa prihatin sebagai komunitas pondok pesantren kejadian semacam ini,” ungkap H. Uu. Jum,’at (10/12/2021).
“Kemudian juga kita mendukung kalaupun itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian atau APH (Aparat Penegak Hukum), agar diberlakukan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Panglima Santri Jabar, berharap masyarakat luas tidak menyamaratakan semua guru agama punya perilaku serupa. Sehingga tidak boleh ada rasa ketakutan dari para orang tua yang putra- putrinya sedang menempuh pendidikan di majlis ta’lim, pondok pesantren, atau di madrasah diniyah, asalkan lembaganya sudah terpercaya serta jelas sejarah dan asal usulnya.
“Sekitar 12 ribu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat belum ditambah mungkin majelis -Majelis, termasuk juga madrasah diniyah kemudian juga yang lainnya itu harapan kami tidak disamaratakan,” harap dia.
Diketahui bahwa tersangka memang pernah menempuh pendidikan di suatu pondok pesantren, namun memang yang bersangkutan punya rekam jejak kurang baik yang tidak diketahui korban-korbannya.
Lebih lanjut, Wagub Uu menjelaskan bahwa pengawasan terhadap anak yang sedang mondok di pesantren adalah hak bagi setiap orang tua/wali murid. Dengan begitu orang tua dapat memantau perkembangan anak. Juga mengecek kondisi mulai dari kesehatan fisik, mental, dan hal lainnya.
“Orang tua perlu mengedepankan kehati- hatian ekstra sebelum anaknya dipercayakan untuk jadi peserta didik suatu lembaga. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan mulai dari biaya, fasilitas, metode belajar, asal usul pendidikan guru, pendiri, yayasan, hingga legalitas lembaga yang berdiri,” kata Wagub.
Selanjutnya, orang tua bisa memilih sekolah yang sudah terbukti menghasilkan lulusan berkualitas. Bisa saja dengan melihat tetangga, kerabat, atau testimoni dari lulusan yang sudah pernah menempuh pendidikan di suatu lembaga.
“Kemudian juga kita harus mewaspadai seandainya ada pesantren- pesantren yang aneh- aneh. Dari pendidikannya, perilaku, dan lainnya, jangan sampai orang tua ini memberikan anak kepada pesantren tetapi tidak tau latar belakang lembaga tersebut,” tutur Wagub Uu.
Adapun perkembangan saat ini, para santriwati yang menjadi korban tengah mendapat pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat untuk penyembuhan trauma. Kemudian akan disiapkan pola pendidikan baru sesuai hak tumbuh kembangnya.
Berharap kejadian serupa tak terulang di masa yang akan datang, Wagub berharap hukum yang seadil-adilnya terhadap pelaku. Serta adanya pengawasan yang lebih prima dari semua pihak, baik dari pengelola pondok maupun yayasan atau organisasi yang menaungi.
Adapun bicara pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi, Wagub menyebut bahwa lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Diharapkannya Perda yang mengatur mulai dari pembinaan, pemberdayaan, serta pembiayaan di lingkungan pesantren ini jadi payung hukum tersendiri supaya hadir pula pengawasan yang lebih ketat dan meningkatkan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan pesantren.
“Kami sekarang punya Perda Pesantren, di sana ada pembinaan, pemberdayaan, san aturan anggaran. Kami diminta tidak diminta sebagai pemerintah daerah kepada sleuruh lembaga pesantren untuk melaksanakan pembinaan tapi bukan berati kami merasa menggurui,” ujarnya.
Terakhir, Wagub Jabar mendorong agar aparat setempat di level desa/kelurahan juga selalu memonitor setiap kegiatan publik yang berada di wilayah kewenangannya, termasuk kegiatan pendidikan.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyampaikan selain mengungkap kekerasan seksul, kini tengah melakukan penyelidikan dugaan penggelapan dana bantuan siswa yang diberikan pemerintah.
Kejaksaan Tinggi Jabar mengungkap, aksi bejat Herry Wirawan alias Heri bin Dede (HW) oknum guru cabul Pondok Pesantren Madani Boarding School, Cibiru, Kota Bandung ini melakukan kekerasan seksual kepada para korban dilakukan, dibeberapa tempat, yakni apartemen dan hotel yang ada di Kota Bandung. Sementara berkaitan dengan penggelapan dana yang dilakukan HW itu untuk menyewa tempat pelaku melakukan aksi asusilanya.
Kepala Kejati Jawa Barat Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., mengatakan dugaan asussila ini tengah menjalani persidangan. Namun berkaitan dengan penyimpangan dana pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan data.
“Kemudian juga terdakwa menggunakan dana, menyalahgunakan yang berasal dari bantuan pemerintah, untuk kemudian digunakan misalnya katakanlah menyewa apartemen,” jelas Asep N Mulyana dilansir dari beritabicara.com. Kamis (9/12/2021).
Kajati Asep juga mengatakan, pihaknya masih fokus kasus HW yang sedang ditangani dan masuk ke ranah pidana hukum. Sementara data-data mengenai penggelapan dana perlu didalami lebih lanjut.
“Disamping ada perkara pidum nanti akan melakukan pendalaman terkait itu,” kata dia.HW saat ini berstatus sebagai terdakwa dan terancam hukuman 20 tahun akibat perbuatan asusila yang dilakukannya.
11 korban yang berasal dari Garut Tengah mendapatkan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut.
Korban dan keluarga kini masih dalam pengawasan lantaran trauma yang dialami serta pendampingan korban yang juga menjadi saksi di persidangan.
Kasus HW telah bergulir di Pengadilan Kelas 1A Khusus Bandung sejak 11 November 2021. HW didakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap 14 orang santri dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sidang selanjutnya digelar 21 Desember.
Komnas Perempuan mencatat 51 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dalam rentang 2015 sampai Agustus 2020. Dari total kasus itu, pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua atau 19 persen. Di posisi pertama ditempati oleh universitas dengan 27 persen.***
Red/K.101
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post