DPR Serahkan Draf Final UU Cipta Kerja ke Presiden, Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan

KABARIKU – Pemerintah akan segera menyusun aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang draft finalnya diterima Presiden Rabu (14/10/2020).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan, penyusunan aturan turunan akan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya akademisi dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Pemerintah pun akan menerima masukan dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, dan sebagainya,” kata Donny, Kamis (15/10/2020).

Ditambahkannya, aturan turunan tersebut nantinya bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (PP).

“Presiden memberikan waktu selama tiga bulan untuk menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja,” kata Donny.

Diketahui, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyerahkan draf Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (14/10/2020) siang.

Draf UU yang diserahkan Indra sebanyak 812 halaman, terdiri dari 488 halaman merupakan isi undang-undang, sedangkan sisanya merupakan penjelasan.

Presiden Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk mengesahkan atau tidak UU tersebut. Jika Presiden tak menekennya dalam waku 30 hari, UU Cipta Kerja akan berlaku dengan sendirinya.

Hingga saat ini publik belum dapat mengakses draf UU Cipta Kerja di situs resmi DPR atau pemerintah. (Ref)