Presiden Jokowi Instruksikan Menko Perekenomian Jalankan Insentif Bagi Pelaku Usaha

KABARIKU – Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar Menko Perekonomian dan kementerian terkait segera menjalankan kebijakan insentif ekonomi, utamanya bagi pelaku usaha, lebih khusus lagi pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi penyebaran Covid-19.

“Walaupun ada kebijakan pengurangan interaksi, saya minta pelaku usaha, pelaku UMKM, bisa memaksimalkan penggunaan pelayanan secara online,” tutur Jokowi pada rapat terbatas yang dilakukan secara telekonference untuk mendengarkan penanganan dan perkembangan wabah Covid-19 dari Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/03/2020).

Rapat diikuti Wakil Presiden, para menteri serta para kepala lembaga negara.

Insentif bagi pelaku usaha tersebut merupakan salah satu instruksi presiden dari 7 instruksi yang disampaikan terkait pandemi Corona. Eam instruksi lainnya adalah:

Pertama, mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak, social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran Covid-19.

“Karena itu, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah betul-betul harus kita sampaikan terus sehingga betul-betul bisa dijalankan secara efektif di lapangan. Tetapi juga kita harus tahu juga bahwa yang tidak bekerja di rumah tentu saja tetap bekerja di lapangan dan bekerja di kantor dengan tetap saling menjaga jarak,” katanya.

Masih terkait instruksi yang pertama, Presiden meminta agar Gugus Tugas Pencegahan Virus Corona mengajak lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama, untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran Covid-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Kita harus mengevaluasi penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang,” tambahnya.

Kedua, segera lakukan rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan.

“Saya minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

Ketiga, penyiapan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami.

Presiden menekankan, protokol kesehatan penting sekali untuk menindaklanjuti hasil rapid test, apakah dengan karantina mandiri (self-isolation) atau pun memerlukan layanan rumah sakit.

Keempat, menyiapkan rencana kontingensi kesiapan layanan rumah sakit, baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI/Polri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan.

“Jika diperlukan juga bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran, ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai. Kemudian juga rencana kontingensi ini juga harus kita siapkan sampai ke daerah termasuk percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, di Kepulauan Riau,” paparnya.

Kelima, perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi Covid-19.

“Pastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindung dan tidak terpapar oleh Covid-19. Termasuk juga saya minta Menteri Keuangan, ini juga pemberian insentif bagi para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan Covid-19 ini,” kata Presiden.

Keenam, kebutuhan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dipastikan tersedia.

“Kita untuk ekspor masker dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk ini, lebih baik disetop terlebih dahulu. Pastikan terlebih dahulu stok dalam negeri cukup. Kemudian juga ketersediaan bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ini,” papar Jokowi.

Ketujuh, dipastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Saya kemarin sudah cek di Bulog, saya melihat stok kita lebih dari cukup. Kemudian saya kira (bulan) Maret ini, banyak daerah juga mulai panen raya, April juga masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog juga agar diatur,” ujarnya. (Ref)