JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah.
KPK melalui Juru Bicara Ali Fikri, SH., mengatakan, Yonas Kenelak diperiksa sebagai saksi dari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).
“Hari ini (red-Rabu, 3/8/2022) pemeriksaan saksi TPK terkait proyek pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tersangka RHP,” kata Ali Fikri.Rabu (3/8/2022).
Selain Yonas, KPK juga memanggil salah seorang pegawai negeri sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, Slamet. Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Ali belum mengungkap hal yang akan dikonfirmasi kepada Yonas dan Slamet. Namun menyebutkan KPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan usai keduanya selesai menjalani pemeriksaan.
Adapun dalam perkara ini, RHM Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023, diduga jadi pelaku tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji. Perkara itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Mamberamo Tengah.
RHM disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
RHM dinyatakan kabur pada saat hendak dijemput paksa oleh penyidik KPK, diduga kabur ke Papua Nugini lewat jalur tikus.
Kemudian, KPK memasukkan RHM ke daftar pencarian orang. Penetapan DPO itu telah resmi sejak 15 Juli lalu.
KPK menduga keterlibatan oknum anggota TNI Angkatan Darat (AD) di Papua membantu pelarian RHP ke Papua Nugini.
Ali mengatakan, saat ini KPK sedang dalam proses berkoordinasi dengan pihak TNI AD.
“Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh Tim Penyidik KPK,” kata Ali. Senin (1/8/2022).
KPK berharap TNI akan memberikan dukungan dalam penanganan perkara yang menjerat politikus Partai Demokrat ini.
Selain itu, Ali mengatakan, pihaknya juga telah melayangkan surat ke Gubernur Papua Lukas Enembe guna memberikan bantuan pencarian RHP.
“Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum,” ujar Ali.
Meski demikian, Ali belum mengungkap identitas, jabatan, dan jumlah oknum anggota TNI AD yang diduga membantu Ricky.
KPK mengimbau agar tersangka RHM dapat kooperatif untuk menyerahkan diri. Selain itu , KPK juga mengingatkan para pihak untuk tidak membantu persembunyian tersangka yang berakibat pada terhambatnya proses penegakan hukum.
“Dukungan, kerja sama, dan sinergi berbagai pihak khususnya dalam penanganan perkara ini, menjadi bentuk nyata komitmen seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan masyarakat di seluruh wilayah NKRI maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi,” tandas Ali.
Berikut daftar DPO, sebagaimana tertulis dalam laman KPK:
Pria kelahiran Bokondini, 14 Juni 1973 ini disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
2. Izil Azhar
Izil Azhar, lahir di Sabang, 1 Desember 1976. Ia masuk DPO KPK atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima gratifikasi yang berhungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan keajiban atau tugasnya.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.
3. Suryadi Darmadi
Suryadi Darmadi, lahir di Medan, 4 Maret 1952. Pemilik PT DARMEX GROUP/ PT DUTA PALMA GROUP ini diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara, dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengen kewajibannya.
“Terkait Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014,” demikian tertulis dalam keterangan di laman KPK.
4. Paulus Tannos
Paulus Tannos, pria kelahiran Jakarta, 8 Juli 1954 ini, diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Harun Masiku
Harun Masiku, lahir di Ujung Pandang, 21 Maret 1971. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***
Red/K.000
Discussion about this post