Menkes Setujui Penerapan PSBB di DKI, Ini Langkah yang Harus Dilakukan

KABARIKU – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) untuk DKI Jakarta. Surat persetujuan telah dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini, Selasa (7/4/2020).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni menyatakan, ada beberapa pertimbangan Kemenkes menyetujui status PSBB untuk DKI Jakarta.

Pertama, aspek kesehatan. Jakarta diketahui sebagai provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak. Kedua, aspek keselamatan warga dan ketiga aspek ekonomi.

Busroni menyatakan, dengan persetujuan tersebut maka Gubernur DKI Jakarta dipersilakan menerapkan status PSBB sesuai kemampuan.

“Sekarang Pak Gubernur yang mengatur sesuai dengan kemampuan DKI. Izin sudah diberikan,” kata Busroni..

Gubernur Anies mengusulkan status PSBB untuk Jakarta pada Kamis (2/4/2020). Usulan itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dengana PSBB, maka Pemprov DKI akan melakukan beberapa langkah:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja, kecuali untuk kantor/instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

b. Pembatasan kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan dilakukan di rumah, dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang.

c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya

Pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya.

e. Pembatasan moda transportasi

f. Pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan Dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperhatikan pembatasan kerumunan. (*)