KABARIKU – Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk Kementerian/Lembaga (KL) pada 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada 10 K/L dengan pagu anggaran terbesar dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021.
“Kementerian PUPR RAPBN 2021 sebesar Rp 149,8 triliun, outlook 2020 Rp 75,6 triliun. PUPR menjadi kementerian dengan pagu anggaran terbesar di tahun 2021,” kata Menkeu, Jumat (14/8/2020).
Inilah rincian ke-10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar pada tahun 2021:
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 149,81 triliun (Tahun 2020 Rp75,6 triliun, tahun 2019 Rp 100,6 triliun).
- Kementerian Pertahanan Rp 136,99 triliun (Tahun 2020 Rp117,9 triliun, tahun 2019 Rp 115,4 triliun).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 111,97 triliun (Tahun 2020 Rp92,6 triliun, tahun 2019 Rp98,2).
- Kementerian Sosial Rp 92,81 triliun (Tahun 2020 Rp 104,4 triliun tahun 2019 Rp57,7 triliun).
- Kementerian Kesehatan Rp 84,29 triliun (Tahun 2020 Rp 78,5 triliun tahun 2019 Rp 67,3 triliun).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81,53 triliun (2020 Rp 70,7 triliun, tahun 2019 Rp36,5 triliun).
- Kementerian Agama Rp 66,96 triliun (Tahun 2020 Rp 62,4 triliun, tahun 2019 Rp63,9 triliun).
- Kementerian Perhubungan Rp 45,66 triliun (Tahun 2020 Rp 32,7 triliun tahun 2019 Rp39,7 triliun).
- Kementerian Keuangan Rp 43,30 triliun (Tahun 2020 Rp 39 triliun, tahun 2019 Rp39,5 triliun).
- Kementerian Pertanian Rp 21,83 triliun (Tahun 2020 Rp14 triliun, tahun 2019 Rp19,4 triliun).
Di bawah 10 kementerian/lembaga tersebut, anggaran terbesar kemudian diikuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 16,95 triliun, Kementerian Hukum dan HAM Rp 16,95 triliun, Makhkamah Agung Rp 11,23 triliun, Badan Intelejen Negara Rp 9,27 triliun dan Kejaksaaan Agung Rp 9,24 triliun
Mengapa Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran paling besar dibanding kementerian/lembaga lainnya?
Menurut Sri Mulyani, anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2021 banyak yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga banyak pekerjaan yang tertunda.
“Kementerian PUPR juaranya tahun depan karena tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun karena itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar,” ujar Sri Mulyani. (Ref)
