BMI Kecam Penangkapan Buruh. Farkhan: Rakyat Tidak Boleh Kalah di Hadapan Modal

KABARIKU – Bintang Muda Indonesia (BMI) menyatakan mengecam penangkapan 11 orang buruh yang melakukan protes atas Omnibus Law di Banten pada Rabu 4 Maret 2020 lalu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“BMI menilai, tidak sepatutnya pihak kepolisian bertindak represif. Karena demonstrasi yang dilakukan para buruh merupakan tindakan yang telah dijamin oleh konstitusi. Seharusnya pihak kepolisian bertindak sebagai pengawal jalannya demontrasi serta memberikan jaminan keamanan ketika para buruh hendak bertemu dan menyampaikan aspirasinya secara langsung dihadapan pemerintah,” beber Ketua Umum BMI Farkhan Evendi dalam siaran persnya yang diterima Kabariku, Jumat malam (6/3/2020).

Lebih daripada itu, lanjut Farkhan, BMI menyatakan dukungan kepada kaum buruh serta elemen manapun yang hari ini mau bergerak untuk menolak Omnibus Law.

“Hal ini didasarkan atas pembacaan bahwa Omnibus Law yang didalamnya mencakup UU Cipta Lapangan Kerja merupakan UU yang akan menjadi pengganti UU Ketenaga Kerjaan No.13 tahun 2003. Upaya pemerintah untuk mengganti UU tersebut jika kita telaah bersama ternyata lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dan investor daripada nasib kaum buruh,” katanya.

Fakhan menjelaskan, BMI mendapatkan informasi bahwa ada 11 nama yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Diantaranya, Siswoyo, Ahmad Tablawi, M Sarpin, Tasino, Jejen Setiawan, Imron, Juli Mabruri, M Surya Agus, Irpan Hadi Suryana (9 nama tersebut dari KASBI), Rustam Effendi (KSPSI), Galih Wawan (KSPSI).

Ia pun mengungkapkan, kondisi perburuhan di Indonesia selama ini masih diselimuti persoalan yang begitu kompleks. Mulai dari permaslahan upah, status kerja, dan pesangon.

“Belum juga ditemukan jalan keluar atas permasalahan tersebut, pemerintah melalui Omnibus Law malah menghadirkan masalah baru di tengah kompleksitas masalah yang dihadapi buruh selama ini,” katanya.

Alih-alih menjadi solusi atas berbagai persoalan perburuhan terdahulu, menurut Farkhan, Omnibus Law malah menjadi ancaman baru bagi buruh.

“Bagaimana tidak, pasal-pasal yang tertuang dalam Omnibus Law terkait ketenagakerjaan merupakan pasal-pasal yang dirancang dalam rangka merespon situasi ekonomi global yang kian memburuk, namun bukannya menyelamatkan buruh, pemerintah dalam UU Cipta Lapangan Kerja tersebut seakan-akan menimpakan semua bebannya kepada buruh,” ujarnya.

Padahal, tegas Farkhan, buruh sebagai kelompok yang paling rentan dari rantai industri seharusnya menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan terlebih dahulu dari persinggungannya dengan pengusaha dan investor.

Atas dasar ini, menurut Farkhan, BMI menganggap Omnibus Law merupakan kebijakan di mana rakyat dikalahkan oleh negara dihadapan modal. Maka BMI dengan tegas menyatakan:

1. Menolak rencangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM
2. Mengecam tindakan represif aparat terhadap aksi buruh
3. Menuntut pihak kepolisian untuk segera membebaskan semua nama-nama buruh Banten yang ditangkap tanpa syarat. (Has)