KABARIKU – Aktivis ProDEM Hasanuddin, mengkritik kebijakan Pemda Garut, Jawa Barat, yang akan membayarkan utang warga miskin ke Bank Emok. Ia menegaskan, kebijakan tersebut adalah bukti bahwa Pemda Garut gagal dalam menetapkan prioritas penanganan KLB COVID-19 di Kabupaten Garut.
“Mestinya dana Rp 10 miliar tersebut digunakan untuk APD tenaga medis baik di RSUD dr. Slamet maupun di Puskesmas. Bukankah tenaga medis kita kekurangan APD, khususnya di Puskesmas-Puskesmas yang ada,” kata Hasanuddin dalam pres rilisnya, Rabu (8/4/2020).
Ditambahkannya, prioritas penanganan Covid-19 mestinya diarahkan untuk sektor medis, baik pengadaan alat kesehatan semisal APD, alat tes, atau obat-obatan.
Hasanuddin membenarkan bahwa memang ada masyarakat yang terkena dampak non medis akibat kebijakan “Stay at Home” dan “Work from Home” untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akan tetapi, katanya, hal itu bisa diselesaikan setelah sektor medis tuntas.
“Bahwa ada masyarakat yang terkena dampak non medis akibat kebijakan , memutus mata rantai COVID-19 dengan “Stay At Home”, alokasinya selesaikan setelah hal medis selesai,” katanya.
Menurut Hasanuddin, kebijakan membayarkan utang ke Bank Emok merupakan kebijakan populis yang salah kaprah.
“Pemerintah daerah semestinya membuat perencanaan yang baik dalam KLB ini, tidak parsial,” ujarnya.
Lebih dari itu Hasanuddin menilai, kebijakan ini secara teknis akan sulit dilaksanakan, akibat minimnya data peminjam.
“Kemungkinan besar terjadi diskriminasi. Selain itu, kebijakan tersebut sama halnya pemerintah daerah melegalisasi atau melegitimasi keberadaan Bank Emok,” paparnya.
Menurut Hasanuddin, lebih baik pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang bisa membantu penundaan pembayaran daripada membayarkan utang mereka, seperti telah dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Aturannya, apabila Bank Emok tetap melakukan penagihan dengan bunganya, maka dapat dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dalam melaksanakan isolasi mandiri atau Stay At Home,” paparnya.
Hasanuddin menyarankan agar Pemda Garut mengkoordinasikan kebijakan tersebut dengan Polres dan Kejaksaan sebab mengganggu ketertiban umum dalam keadaan KLB merupakan bentuk tindak pidana.
Hasanuddin pun mempertanyakan, apakah keputusan ini sudah ada persetujuan DPRD atau tidak. Apabila sepihak dilakukan Bupati atau Wakil Bupati tanpa persetujuan DPRD, maka Bupati bisa diberhentikan karena mengeluarkan anggaran tanpa persetujuan DPRD.
“Seharusnya pemerintah menghentikan oprasional Bank Emok. Bukan membayarkan hutang masyarakat,” tegasnya. (Ref)
Discussion about this post