Pemprov Jabar Terima Usulan Pemekaran 9 Daerah

KABARIKU – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menerima usulan pembentukan 9 daerah otonomi baru (DOB). Usulan tersebut di luar rencana pembentukan 3 DOB yang kini sedang dimatangkan oleh pemerintah pusat yakni Garut Selatan, Bogor Barat dan Sukabumi Utara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, usulan pembentukan 9 DOB disampaikan oleh Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Jabar saat beraudiensi di Gedung Sate beberapa waktu lalu.

“Usulan pemekaran wilayah tentu akan menjadi bahan pertimbangan Pemprov, apalagi jika ditinjau dari luas wilayah serta jumlah penduduk, daerah yang diusulkan untuk dimekarkan cukup layak,” kata Wagub Jabar Uu, Selasa (3/11/2020).

Menurut Uu, kesembilan daerah itu adalah Garut Utara, Cianjur Selatan, Bandung Timur, Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Subang Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Bekasi Utara dan Kabupaten Cirebon Timur.

Uu menyatakan, guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan percepatan pembangunan secara merata, pemekaran wilayah memang penting. Oleh karena itu, Pemprov Jabar mengakomodir usulan tersebut.

“Usulan pemekaran bukan hanya usulan satu dua orang melainkan usulan masyarakat banyak. Mudah-mudahan pihak terkait merespon usulan masyarakat Jabar tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, pemekaran daerah di Jawa Barat pun bukan usulan tiba-tiba melainkan sudah menggema sejak 20 tahun silam.

“Sekarang masyarakat menggaungkannya kembali karena melihat pentingnya pemekaran tersebut. Semoga aspirasi ini didengar oleh pihak yang berkepentingan,” paparnya.

Uu menyatakan, sekarang ini luas wilayah Jawa Barat mencapai 35.377,76 km persegi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa. Wilayah seluas itu terbagi menjadi 18 kabupaten dan 9 kota. Sementara jumlah kecamatan sebanyak 627 kecamatan, kelurahan 645 dan desa sebanyak 5.312 desa.

“Pemekaran wilayah akan bisa mendorong percepatan pembangunan ke daerah termasuk aspek pemerataannya,” paparnya.(Ref)