KABARIKU – Dalam seminar yang diselenggarakan Gerakan Indonesia Kita (GITA) bertema “RUU Pertanahan: Bagi Keadilan Agraria”, di Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2019) mengemuka kritik mendasar mengenai Rancangan Undang-Undang Pertanahan.
Kritik ini disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Melalui Sekjen KPA, Dewi Kartika disampaikan, RUU tersebut tidak menjawab lima krisis pokok agraria.
Pertama, ketimpangan struktur agraria yang tajam. Kedua, maraknya konflik agraria struktural. Ketiga, kerusakan ekologis yang meluas. Empat, laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian. Dan kelima, kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.
“Kami memandang bahwa RUUP gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU terkait pertanahan seharusnya menjadi basis bangsa dan negara kita untuk mewujudkan keadilan agraris sebagaimana dicita-citakan pasal 33 UUD 1945,” ujar Dewi Kartika.
Dewi pun menyampaikan ada 10 persoalan mendasar tentang RUU Pertanahan saat ini, yaitu: Pertama, RUU Pertanahan bertentangan dengan Konstitusi dan UUPA 1960; Kedua, Hak Pengelolaan (HPL) dan Penyimpangan “Hak Menguasai dari Negara (HMN); Ketiga, masalah Hak Guna Usaha (HGU); Keempat, penyimpangan Reforma Agraria (RA); Kelima, pembiaran konflik agraria; Keenam, pembentukan Badan Spekulan Tanah (Lembaga Pengelolaan Tanah/Bank Tanah); Ketujuh, pengingkaran Hak (Ulayat) Masyarakat Adat; Kedelapan, melanjutkan sektoralisme pertanahan dan masalah pendafataran tanah; Kesembilan, pasal karet (kriminalisasi) terhadap petani, masyarakat adat dan masyarakat umum; Kesepuluh, membuka lebih luas hak atas tanah bagi asing.
Berdasarkan kesepuluh hal ini, lanjut Dewi, KPA menganjurkan agar rencana pengesahan RUU Pertanahan dibatalkan.
“RUUP tidak memenuhi syarat filosofis, ideologis, sosiologis, historis, dan ekologis sehingga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960, RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal, yang memperkuat liberalisasi pasar tanah,” jelas Dewi. (Has)