Jakarta, Kabariku.com – Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan Kudatuli masih menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tiga dekade setelah tragedi tersebut, peristiwa yang terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, dinilai menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan Reformasi yang berpuncak pada 1998.
Ketua DPC Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Wawan Setiawan, menilai Kudatuli bukan sekadar konflik internal partai politik, melainkan peristiwa yang memperlihatkan benturan antara aspirasi masyarakat dengan kuatnya intervensi kekuasaan terhadap proses politik saat itu.
“Kudatuli bukan hanya konflik internal partai, tetapi simbol benturan antara kehendak rakyat dengan kuatnya intervensi kekuasaan negara terhadap proses politik,” ujar Wawan Setiawan.
Berawal dari Dualisme Kepemimpinan PDI
Peristiwa Kudatuli berakar dari dinamika politik di tubuh PDI setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres Luar Biasa di Surabaya pada Desember 1993.
Meningkatnya popularitas Megawati memunculkan dinamika politik baru. Pada pertengahan 1996, pemerintah saat itu mengakui hasil Kongres Medan yang menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Keputusan tersebut ditolak pendukung Megawati yang tetap mempertahankan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 sebagai simbol legitimasi kepemimpinan.
Menurut Wawan, situasi tersebut telah berkembang jauh melampaui persoalan internal partai.
“Peristiwa itu menunjukkan bagaimana tarik-menarik kepentingan politik saat itu tidak lagi hanya menjadi urusan internal partai, tetapi telah menyentuh persoalan demokrasi dan kedaulatan rakyat,” katanya.
Diponegoro 58 Jadi Ruang Aspirasi Publik
Beberapa pekan sebelum pecahnya kerusuhan, halaman Kantor DPP PDI berubah menjadi ruang terbuka bagi masyarakat sipil. Berbagai kelompok mulai dari mahasiswa, buruh, aktivis LSM, wartawan, seniman hingga masyarakat umum silih berganti menyampaikan kritik melalui forum Mimbar Bebas yang digelar hampir setiap hari.
Dalam pandangan Wawan, keberadaan Mimbar Bebas menjadikan Diponegoro 58 sebagai simbol harapan bagi masyarakat yang menginginkan ruang demokrasi lebih terbuka di tengah pembatasan kebebasan sipil pada masa Orde Baru.
Bentrokan Berdarah pada 27 Juli 1996
Kerusuhan pecah pada Sabtu, 27 Juli 1996, ketika massa pendukung Soerjadi menyerbu Kantor DPP PDI yang saat itu masih ditempati pendukung Megawati. Bentrokan kemudian meluas ke sejumlah wilayah di Jakarta hingga aparat keamanan diterjunkan untuk mengendalikan situasi.
Berdasarkan data resmi pemerintah ketika itu, sedikitnya lima orang meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka-luka, sementara puluhan orang dilaporkan hilang maupun diproses secara hukum.
Meski demikian, sejumlah organisasi hak asasi manusia menyampaikan bahwa jumlah korban diduga lebih besar dibandingkan angka resmi yang diumumkan pemerintah saat itu.
Menurut Wawan, masih diperlukan kajian sejarah yang lebih komprehensif agar seluruh fakta terkait Kudatuli dapat terungkap secara utuh.
“Masih terdapat ruang bagi penelitian sejarah untuk mengungkap berbagai fakta secara lebih utuh agar peristiwa tersebut tidak hanya dikenang sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai tragedi kemanusiaan,” ujarnya.
Dinilai Mempercepat Lahirnya Reformasi
Wawan menilai Kudatuli menjadi salah satu momentum yang memperkuat solidaritas gerakan pro-demokrasi di berbagai daerah. Dukungan datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama hingga kalangan buruh.
Banyak sejarawan juga menempatkan Kudatuli sebagai salah satu mata rantai penting yang mempercepat lahirnya Reformasi 1998.
“Keberanian masyarakat sipil yang tumbuh setelah Kudatuli menjadi modal sosial yang mempercepat konsolidasi gerakan Reformasi hingga akhirnya membawa perubahan politik nasional,” kata Wawan.
Demokrasi Harus Belajar dari Sejarah
Memasuki tiga dekade sejak peristiwa tersebut, Wawan mengingatkan agar tragedi Kudatuli tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah politik, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, penyelesaian konflik politik melalui kekerasan hanya akan meninggalkan luka berkepanjangan. Demokrasi membutuhkan penghormatan terhadap hak berserikat, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme konstitusional.
“Kudatuli mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kedaulatan rakyat hanyalah bangunan yang rapuh. Sejarah harus terus diingat agar demokrasi Indonesia tidak kembali mengulang kesalahan yang sama,” tutup Wawan Setiawan.
Discussion about this post