Sufmi Dasco Pimpin Rapat Satgas: Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumatra Rp100,1 Triliun Disetujui

Jakarta, Kabariku – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor wilayah Sumatera.

Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi antara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera DPR RI dan pemerintah terkait rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah dan mendapat persetujuan Pasca Bencana Sumatera(Bappenas).

“Kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Rapat tersebut juga membahas perkembangan situasi di daerah terdampak serta sinkronisasi pelaksanaan program pemulihan lintas kementerian dan lembaga.

Dalam rapat tersebut hadir beberapa anggota DPR RI lainnya, seperti TA Khalid, Andi Iwan Darmawan Aras, Putih Sari, dan Kawendra Lukistian. Hadir pula beberapa menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Dankor Brimob Ramdani Hidayat, serta Kepala Danantara Dony Oskaria.

Dasco menegaskan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif.

“Sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki tahap ketiga penanganan bencana, yakni pemulihan permanen setelah sebelumnya melewati fase tanggap darurat dan masa transisi.

Menurut Tito, pemerintah telah menyusun rencana induk berdasarkan pendataan seluruh daerah terdampak di Sumatera. Rencana tersebut akan dijalankan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.

“Anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad,” ujarnya.

Dalam skema pembiayaan tersebut, anggaran tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

“Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun,” kata Tito.

Ia menjelaskan sebagian besar anggaran akan dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar.

“Kementerian PU itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama tiga tahun, tahun ini Rp22 triliun,” ujarnya.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup 11.512 kegiatan pembangunan di berbagai wilayah terdampak, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

Tito menyebut pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat prioritas di tiap wilayah. Infrastruktur yang dinilai masih dapat ditangani pada tahap berikutnya akan dimasukkan ke agenda tahun 2027.

Di sisi lain, progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana juga terus berjalan. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan telah menyelesaikan pembangunan 357 unit huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 11 Mei 2026.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding data per 8 Mei 2026 yang mencatat 248 unit huntap selesai dibangun. Dalam kurun tiga hari, terdapat tambahan 109 unit atau meningkat sekitar 43,9 persen.

Secara keseluruhan, kebutuhan hunian tetap di tiga provinsi tersebut mencapai 39.335 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 996 unit masih dalam tahap pembangunan. Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan huntap terbesar mencapai 28.910 unit, disusul Sumatera Utara sebanyak 7.601 unit dan Sumatera Barat 2.824 unit.*

Baca juga :

Penanganan Bencana Aceh-Sumatera Skala Nasional, Seskab: Semua Bergerak Sejak Detik Pertama

Sekjen Gerindra Sugiono Instruksikan Seluruh Kader Bergerak Bantu Korban Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani, Koordinasikan Penanganan Bencana Aceh-Sumatera